Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat menggelar rapat koordinasi peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
"Mayoritas penduduk Solok Selatan di sektor pertanian sehingga distribusi pupuk harus merata untuk itu pengawasannya harus lebih maksimal lagi sehingga hasil pertanian meningkat," kata Wakil Bupati Kabupaten itu Yulian Efi, di Padang Aro, Kamis.
Dengan meningkatkan pengawasan ia berharap kendala di lapangan dalam distribusi pupuk bisa teratasi dan bisa memenuhi kebutuhan petani Solok Selatan
Dia berharap , dengan adanya Komite Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Solok Selatan semakin ketat dan penyalurannya tepat sasaran.
Pengawasan dari KPPP katanya, harus sesuai dengan bidang masing-masing sehingga ke depan masalah distribusi yang tidak merata bisa terus menurun.
Dia menjelaskan, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan serta peredarannya mendapat subsidi dari pemerintah.
Penggunaannya kata dia, diperuntukkan bagi petani pada sektor pertanian yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
Rakor KPPP diharapkan bisa menjadi media sosialisasi mekanisme atau aturan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2024.
Selain itu saat Rakor juga bisa mendiskusikan kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan mencari solusi serta mengatasi masalah tersebut dimasa yang akan datang.
Rakor KPPP diikuti oleh lima distributor pupuk bersubsidi di Solok Selatan, 59 kios pupuk, dan para penyuluh.
Untuk 2024 Solok Selatan mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 2.640 ton jenis urea dan 2880 ton NPK phonska.
Solok Selatan tingkatkan pengawasan pupuk bersubsidi
Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi bersama OPD terkait saat melakukan rapat koordinasi peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi, di Padang Aro, Kamis. Antara/ Erik
