Padang (ANTARA) - Wakil Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Ekos Albar meminta operator angkutan Trans Padang yang sempat mogok beroperasi sejak pagi untuk kembali melayani kebutuhan transportasi masyarakat.
"Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Jadi saya minta kepada operator Trans Padang mulai siang ini kembali aktif beroperasi. Terkait persoalan yang membuat operasional berhenti, kita diskusikan kembali," katanya di Padang, Senin.
Ia mengatakan telah meminta Direktur Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM) yang mengelola Trans Padang untuk segera mengagendakan
Wawako juga minta Direktur rapat teknis bersama seluruh perwakilan operator Trans Padang.
"Paling lambat minggu ini kita siapkan rumusan teknisnya supaya operator Trans Padang tidak rugi,” katanya.
Ekos mengatakan Pemkot Padang memiliki komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik di sektor transportasi, namun dalam pelaksanaannya, operator angkutan seperti Trans Padang juga tidak boleh merugi.
"Kita carikan solusi terbaik untuk masalah ini," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan demo operator Trans Padang disebabkan pengurangan bantuan operasional kegiatan (BOK) pada 2024.
Menurutnya, dasar pengurangan BOK tersebut adalah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait efisiensi anggaran subsidi dari Dinas Perhubungan kepada Perumda PSM. Dan pemotongan subsidi ini sudah disepakati bersama PSM.
“Pengurangan BOK itu sudah disepakati bersama PSM. Namun ada kesalahan komunikasi antara PSM dengan operator, sehingga kesepakatan pengurangan BOK itu tidak tersampaikan informasinya kepada operator,” katanya.
Operator Trans Padang koridor enam, Diko mengungkapkan beban operasional yang harus ditanggung oleh operator cukup berat, sehingga pengurangan ritase akibat pengurangan BOK itu cukup merugikan operator.
Operator koridor empat, Faisal mengatakan pengurangan ritase Sabtu-Minggu menyebabkan kerugian hingga mencapai Rp10 juta per minggu. *
Wawako minta angkutan Trans Padang kembali beroperasi
Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar menyebut pelayanan publik terkait perhubungan tidak boleh terganggu. (ANTARA/HO-Pemkot Padang)
