Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan rasio peredaran uang palsu di daerah tersebut relatif rendah jika dibandingkan sejumlah provinsi lainnya di Tanah Air.
"Rasio uang palsu yang BI temukan di Sumbar per nominalnya empat lembar per satu juta lembar. Rasio ini termasuk rendah sekali," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Jumat.
Di beberapa provinsi lain, rasio uang palsu yang ditemukan bisa berkisar di angka 11 lembar per satu juta lembar. Bahkan, di DKI Jakarta rasio uang palsu dalam satu juta lembar lebih tinggi lagi, ujar Kepala BI Sumbar.
Khusus di Provinsi Sumbar, sepanjang tahun 2023 BI setempat menemukan 921 lembar uang palsu. Pada umumnya uang palsu itu dalam bentuk pecahan uang kertas Rp100 ribu dan Rp50 ribu.
"Uang palsu yang kita temukan sekitar 70 persennya merupakan pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu," sebut eks Deputi Kepala BI DKI Jakarta tersebut.
Endang menegaskan apabila BI menemukan pecahan atau lembaran uang palsu dari salah satu bank, maka sanksi atau teguran keras akan dilakukan. Bahkan, pimpinan bank tersebut terancam dimutasi dan lain sebagainya.
Menyikapi tahun politik saat ini BI Perwakilan Sumbar juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. Sebab, bisa saja ada oknum yang sengaja memanfaatkan momentum tahun politik untuk mengedarkan uang palsu.
"BI mengimbau masyarakat kalau menerima uang itu lakukan 3 D yakni dilihat, diraba dan diterawang," kata dia mengingatkan.
Berdasarkan data yang dihimpun BI Sumbar, pada umumnya transaksi uang palsu di Ranah Minang dilakukan pukul 20.00 WIB ke atas. Modus pelaku ialah menjual uang palsu secara online namun pembayaran dan penyerahan uang dilakukan secara tunai.
"Transaksinya dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau pasar. Biasanya pelaku menyelipkan dua lembar pecahan Rp100 ribu uang palsu dalam nominal satu juta," jelas dia.
