Bawaslu Padang Panjang rakor Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye

Padang Panjang (ANTARA) - Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan ketua Bawaslu kota Padang Panjang, Sumatera Barat Hidayatul Fajri, pada rapat koordinasi Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye yang dilaksanakan Bawaslu Padang Panjang, Jum'at-Sabtu (1-2/12) di Bukittinggi.

Menurut Hidayatul Fajri, rakor Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye memiliki arti penting untuk menyamakan persepsi sesuai yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pada rakor ini kita membahas segala hal yang berkaitan dengan barang dugaan pelanggaran dalam masa kampanye sekaligus menyamakan persepsi dalam proses dan pengelolaannya" kata Hidayatul Fajri.

Dia menjelaskan, barang yang dimaksud adalah barang yang merupakan hasil dari pelanggaran dan barang yang digunakan untuk melakukan pelanggaran. Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk menyimpan barang dugaan pelanggaran dengan baik.

"Barang dugaan pelanggaran berpotensi membuka ruang-ruang etik, untuk itulah kegiatan ini penting untuk dilaksanakan sebagai penguatan,” ujar dia.

Pengelolaan dengan baik barang dugaan pelanggaran masa kampanye diharapkan menumbuhkan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, parpol, dalam mewujudkan pemilu yang aman nyaman dan adil, sekaligus mengurangi dampak kampanye negatif.

"Dengan keterbatasan SDM di Bawaslu kegiatan ini melibatkan parpol peserta pemilu di Padang Panjang, Polres, Dishub, Satpol PP dan BPBD Kesbangpol dan undangan lainnya yang kesemuanya dapat berkontribusi dalam hal untuk menyamakan persepsi," jelas Hidayatul Fajri.

Rakor pengelolaan barang pelanggaran masa kampanye, Bawaslu menghadirkan narasumber diantaranya dari Kejati Sumbar dan Polda Sumbar. Rakor menghangat setelah narasumber menjelaskan materi. Peserta dari 15 partai politik mempertanyakan tentang proses penanganan pelanggaran masa kampanye dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye serta aspek hukumnya yang disampaikan dengan lugas dan mudah dipahami peserta rakor tersebut.