Lubuk Sikaping (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman mendapat insentif fiskal dari Kementrian Keuangan. Jumlahnya mencapai Rp9, 1 Miliar.
Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Yasri Urypsah saat pimpin apel di lingkungan Pemkab Pasaman, Senin.
Diketahui, insentif fiskal merupakan dana yang bersumber dari APBN.
"Diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tertentu," katanya.
Seperti tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis Nasional atau pelaksanaan kebijakan fiskal Nasional.
“Ini membuktikan Pemkab Pasaman memiliki pencapaian kinerja yang baik khususnya dalam pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode ketiga ini. Sehingga kita dapat dana insentif fiskal dari Kementrian Keuangan,” kaya Yasri.
Sementara, Plt Bupati Pasaman, Sabar AS mengaku, sesuai intruksi kementrian Keuangan dan arahan insentif fiskal ini tidak boleh diperuntukan untuk menambah gaji atau tunjangan dan semacamnya.
Sehingga bakal diperuntukan untuk merealisasikan program-program pembangunan pemerintah daerah yang bersifat prioritas.
“Sedari awal saya sudah komit. Kita bakal melakukan percepatan dalam kinerja pemerintahan. Dengan adanya dana insentif fiskal ini, tentunya ini sangat membantu kita dalam mewujudkan percepatan kinerja tadi,” jelas Sabar.
Tidak itu saja, diakui Sabar, untuk persiapan tahun 2024 nanti, pihak pemerintah Kabupaten Pasaman sendiri telah melaksanakan tahapan pembahasan rancangan APBD (RAPBD) dengan Banggar DPRD, TAPD dan OPD terkait.
“Sudah saya perintahkan juga, OPD yang ada agar sesegera mungkin melakukan percepatan dalam proses serapan anggaran," katanya.
Kata dia, bila ada kegiatan menjelang akhir tahun ini, segera realisasikan. Baik itu fisik atau kegiatan lainnya.
"Jangan asal sudah bila itu di bidang pembangunan fisik, pantau terus dan upayakan serapan anggaran kita tinggi di tahun 2023 ini. Sehingga 2024 nanti kita bisa mematok realisasi APBD yang lebih baik lagi,” katanya.
