Pj. Wako Sonny. BP sampaikan Ranperda 2024 dan Ranperda Pajak

Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah daerah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, rencanakan Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp601.426.957.000 atau naik sebesar Rp33.032.376.243 (5,81%) jika dibandingkan dengan target pendapatan pada Perubahan APBD 2023 yang diproyeksikan sebesar Rp568.394.580.757.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si pada menyampaikan Nota Keuangan Ranperda APBD 2024 serta penjelasan atas Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada rapat paripurna DPRD, Senin (13/11).

"Pembangunan ekonomi akan diarahkan kepada beberapa poin, diantaranya, peningkatan lapangan usaha unggulan, penataan destinasi wisata, intensifikasi Padang Panjang sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition), mendorong peningkatan UKM. Serta mendorong dan mengembangkan sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian dan mengembangkan Pasar Pusat menjadi pasar rakyat dengan konsep wisata belanja," kata dia.

Menurut Sonny, indikator makro yang ingin dicapai pada 2024, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20%, laju inflasi sebesar 3+1% (3 plus minus 1 persen), IPM sebesar 79,02, tingkat kemiskinan sebesar 4,24 persen, tingkat pengangguran sebesar 4,43 persen dan PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp75,58 juta.

“Target-target makro tersebut diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan APBD 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Padang Panjang 2024-2026. Terkait dengan proyeksi pendapatan 2024, PAD diproyeksikan sebesar Rp109.614.830.000 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp491.812.127.000. Belanja Daerah sebesar Rp630.426.957.000, naik sebesar 4,90% atau Rp29.463.731.319 dibandingkan anggaran belanja pada Perubahan APBD 2023 yang mencapai Rp600.963.225.681," jelas Sonny.

Untuk anggaran Belanja Operasi 2024 naik sebesar 3,58% jika dibanding Perubahan APBD 2023. Kenaikan Belanja Operasi bersumber dari Belanja Pegawai yang naik sebesar 8,24% dan Belanja Bantuan Sosial yang naik sebesar 216,57%. Kenaikan Belanja Pegawai terjadi karena pemenuhan Belanja Pegawai mengikuti aturan kenaikan gaji pokok PNS sebesar 8% pada 2024.

“Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp71.663.782.244, turun sebesar Rp17.632.740.761 dibandingkan pada Perubahan APBD 2023. Sedangkan alokasi Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2,5 M, naik sebesar 150% atau Rp1,5 M dibandingkan dengan anggaran Belanja Tak Terduga pada Perubahan APBD 2023,” tambah Sonny.

Untuk pembiayaan daerah, menurut Sonny, penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp30 M. yang bersumber dari SiLPA berupa perkiraan penghematan belanja 2023. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp1 M yang direncanakan untuk penambahan investasi pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat.

“Diharapkan dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, dapat meningkatkan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan demikian Pembiayaan Netto yang direncanakan dalam RAPBD 2024 ini adalah sebesar Rp29 M,” kata dia.

Rapat paripurna DPRD Penyampaian nota keuangan Walikota Padang Panjang atas ranperda tentang APBD kota Padang Panjang tahun anggaran 2024 dan Nota penjelas Walikota Padang Panjang atas ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom beserta Wakil Ketua. Yulius Kaisar dan Imbral, S.E dan di hadiri anggota DPRD, Muspida dan OPD.