Ratusan Praja IPDN Sumbar pelajari pelayanan satu pintu Bukittinggi

Bukittinggi,- (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi menerima kunjungan kuliah lapangan ratusan praja muda angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Sumatra Barat untuk mempelajari sistem pelayanan satu pintu pemerintah kota tersebut.

Koordinator Praja Muda Angkatan XXXIII, Aji Bayu Ramadhan di Bukittinggi, Jumat, menyampaikan kuliah lapangan ini diikuti 123 Praja Muda angkatan XXXIII yang bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan kerja pada mal pelayanan berbasis satu pintu di Kota Bukittinggi.

"Praja muda ini dari program studi (Prodi) Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Kita diterima Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi di Balairung rumah dinas wali kota," katanya.

Ia mengharapkan dengan mengikuti kuliah lapangan ini, Praja Muda dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan dapat mengaplikasikannya di tengah masyarakat.

Sekretaris DPMPTSPPTK Bukittinggi Yopi Zulfikar menjelaskan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik diperlukan pengelolaan secara terpadu.

"Juga terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam satu tempat," kata dia.

Untuk itu, katanya, Pemerintah Kota Bukittinggi meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui mal pelayanan publik (MPP)

"Masyarakat di Kota Bukittinggi dapat merasakan kolaborasi berbagai layanan administrasi dan perizinan dalam satu tempat. Saat ini gedung MPP berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi dengan tiga lantai," ujarnya.

Ia mengungkapkan saat ini telah bergabung sebanyak 20 instansi dengan 121 jenis layanan yang ada di Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Instansi yang telah bergabung, antara lain, DPMPTSP, Dukcapil, Kejaksaan Negeri, Polres, PLN, Imigrasi, Kantor Pajak, Jasa Raharja, Samsat, Kantor Pertanahan, PDAM, Baznas, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, serta perbankan.