Dana desa tahap I Dharmasraya cair 100 persen

Pulau Punjung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) mengemukakan pencairan dana desa tahap pertama di daerah itu sudah mencapai 100 persen, dan dana tersebut sudah ditransfer ke rekening nagari masing-masing .

"Pencairan dana desa tahap I ke seluruh nagari sudah selesai pada awal Maret 2023," kata Kepala Dinas Pemberdayaan, dan Masyarakat Desa Dharmasraya, Hasto Kuncoro di Pulau Punjung, Selasa.

Menurut dia pencarian dana desa itu tergantung pada penyusunan APB nagari, apabila itu tidak mandek maka pencairan tidak terganggu. Di Kabupaten Dharmasraya draf APB nagari seluruhnya tuntas diawal tahun.

"Bahkan pendampingan sudah kita kawal mulai dari Rencana Pembangunan (Musrenbang) nagari , ini untuk memastikan setiap perencanaan harus sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku," katanya.

Dengan pencairan itu, Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang telah mencairkan dana desa tahap I 100 persen di Sumbar, hal itu berdasarkan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sijunjung.

Ia mengatakan layanan klinik konsultasi pembangunan nagari yang disediakan dinas setempat menjadi indikator sehingga menempatkan Dharmasraya sebagai kabupaten di Sumbar yang sudah mencairkan 100 persen dana desa.

"Klinik konsultasi merupakan layanan pemkab dalam mendampingi serta pendekatan ke nagari, misalnya saat menyusun APB nagari kita lakukan pengecekan dan verifikasi secara berkelanjutan, kita buatkan jadwal untuk nagari berkonsultasi secara bergantian," katanya.

Alokasi Dana Desa pada 2023 untuk Kabupaten Dharmasraya sebanyak Rp52,9 miliar mengalami kenaikan sekitar Rp9 miliar dibandingkan 2022 sekitar 43 miliar, kata dia.

Ia mengemukakan penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahap, 40 persen, 40 persen, dan 20 persen. Sementara untuk enam nagari mandiri (desa adat) penyaluran hanya dua tahap 60 dan 40 persen.

Ia menambahkan secara umum dana desa 2023 diperuntukkan untuk program infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan mendukung program prioritas nasional seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan BLT.