Kapolda Sumbar: polisi harus beri pelayanan terbaik kepada masyarakat

Padang Aro (ANTARA) - Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono menekankan kepada personel kepolisian yang ada di provinsi itu agar memberikan pelayanan terbaik sebagai aparat penegak hukum, pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.

"Dalam kunjungan kerja ini, kami ingin memastikan bagaimana kondisi anggota yang berada di jajaran Polres, bertatap muka secara langsung, memberikan arahan," katanya di Padang Aro, Solok Selatan, Jumat malam.

Hal itu ia sampaikan usai melakukan pertemuan internal dengan personel Polres Solok Selatan di Mako Polres Solok Selatan dalam kunjungan kerjanya selama dua hari, 17 hingga 18 Maret.

Arahan tersebut, katanya menindak lanjuti kebijakan Presiden, Kapolri terutama presisi Polri yang harus segera dan terus ditindaklanjuti, kemudian hasil yang disampaikan saat rapim Polri, rapim TNI/Polri.

Ia mengatakan, sebelum kinerja Polri dilakukan perlu disampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan moral, sikap dan perilaku anggota.

Menurutnya hal tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik karena sikap perilaku, pelayanan "Quick Respon" terhadap laporan dan pengaduan tersebut akan dinilai oleh masyarakat.

"Mengapa polisi kemudian dinyatakan citranya bagus atau tidak bagus tergantung penilaian masyarakat dan kinerja Polri," ujarnya.

Polisi, imbuhnya juga harus bisa melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat sehingga kinerjanya bisa disambut baik oleh masyarakat. "Inilah nanti yang akan menaikkan citra polisi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Polri, katanya lagi bersama-sama Forkompimda harus kompak dalam mewujudkan, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat.

Dalam kesempatan itu, jenderal bintang dua itu mengatakan bahwa tahun politik bergulir dalam rangka Pemilihan Umum 2024. Untuk itu, ia menegaskan agar anggota Polri dan keluarga menjaga netralitas dan tidak berpolitik praktis.

"Kami juga menekankan dan memandu bagaimana nanti mekanisme agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan pemerintah diteruskan oleh KPU dan Bawaslu. Nanti bagaimana juga kinerja polisi juga ada di sana. Itu nantinya akan ditindaklanjuti kawan-kawan secara profesional," ujarnya.