Padang (ANTARA) - Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar Irwan Afriadi mengatakan keringanan pajak kendaraan yang diberikan pemerintah provinsi Sumatera Barat akan membantu pulihkan ekonomi masyarakat.
"Salah satu keringanan pajak adalah cukup membayar tunggakan sebanyak dua tahun saja tanpa denda kepada masyarakat yang memiliki tunggakan lebih dari dua tahun ke atas," kata dia di Padang, Kamis.
Ia menceritakan pemberian keringanan khusus kepada masyarakat yang menunggak kendaraan mereka lebih dari dua tahun ini cukup banyak dan Komisi III melalui dirinya mengusulkan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Bapenda pada 9 Maret lalu.
"Kita usul saat itu dan alhamdulillah hari ini dberikan kemudahan kepada masyarakat," kata dia.
Ia mengatakan tunggakan pajak kendaraan di Sumbar ini cukup tinggi sekitar 40 persen dan ini diprediksi berasal dari masyarakat yang menunggak kendaraan lebih dari dua hingga tiga tahun.
"Kalau mereka menunggak setahun dan dua tahun pasti sudah dibayar, jika tiga, empat bahkan lebih tentu mereka berat," kata dia.
Kepala Bapenda Sumatera Barat Maswar Dedi mengatakan Pemprov Sumbar memberikan keringanan pembayaran pajak, pemutihan bahkan diskon pajak kendaraan selama dua bulan yang dimulai dari September hingga 12 November 2022.
"Kita ingin bantu masyarakat dalam situasi saat ini dan program keringanan ada karena kerja keras bersama Komisi III DPRD Sumbar. Ini suatu kemudahan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan daerah,"kata dia.
Selain itu pihaknya memberikan diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak lebih dulu dari jatuh tempo dengan jumlah diskon beragam.
"Kita berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik karena pihak kepolisian akan menggencarkan razia kepada kendaraan yang menunggak pajak," kata dia.
