Peralihan di Libya Buat Kemajuan Tapi Tantangan Tetap Ada

PBB, New York, (ANTARA/Xinhua-OANA) - Seorang pejabat senior PBB di Libya, Kamis (8/11), memberitahu Dewan Keamanan negara Afrika Utara tersebut telah membuat kemajuan dalam peralihan politiknya selama satu tahun belakangan, tapi masih menghadapi banyak tantangan. Di antara tantangan yang dihadapi Libya ialah menjamin keamanan dan mendorong perujukan nasional, kata juru bicara PBB kepada wartawan di Markas PBB, New York, AS. "Dewan Keamanan menerima keterangan terbaru mengenai situasi di Libya dari Wakil Khusus sekretaris jenderal untuk negeri tersebut Tarek Mitri --yang memberi penjelasan kepada anggota Dewan melalui hubungan video dari Tripoli," kata Martin Nesirky, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dalam taklimat harian. Mitri, yang diangkat sebagai Kepala Misi Pendukung PBB di Libya (UNSMIL) pada September, mengatakan Libya telah maju dalam pembentukan politiknya, sebagaimana telah jelas dari pemilihan umum Juli dan pembentukan pemerintah baru pekan lalu, kata Nesirky. Namun, Mitri memberitahu Dewan 15-anggota tersebut "masih ada banyak tantangan terutama di bidang keamanan", demikian laporan Xinhua --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat pagi. Ia membahas pertempuran baru-baru ini di Bani Walid, Kota Kecil yang terakhir jatuh ke tangan kelompok gerilyawan selama konflik tahun lalu, yang mengakibatkan tergulingnya mantan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Pasukan militer Libya menguasai kota itu pada Oktober 2012, dan menyatakan telah mengamankan sejumlah pendukung Gaddai. Pemerintah Libya mengumumkan operasi militer di Bani Walid selesai pada 24 Oktober. Mitsi juga menyampaikan keprihatinan PBB mengenai perlindungan dari warga sipil sampai perdana menteri dan presiden Libya dan menerima jaminan dari mereka, kata juru bicara tersebut. "Selain itu, UNSMIL telah menyediakan tim untuk membantu menilai kebutuhan kemanusiaan di Bani Walid dan membantu pemerintah membersihkan amunisi di sana," kata Nesirky. Pada 31 Oktober, Kongres Nasional Libya menyetujui pembentukan pemerintah yang terdiri atas 30 menteri yang diusulkan oleh Perdana Menteri Ali Zaidan, setelah serangkaian protes terhadap beberapa calon di jajaran kabinet itu. Zaidan, seorang mantan diplomat, dipilih pada pertengahan Oktober sebagai Perdana Menteri Libya, setelah pemungutan suara di Kongres Nasional dan bertugas membentuk kabinetnya dalam 15 hari. (*/sun)