Padang (ANTARA) - Saat mendengar kata Mentawai akan tergambar daerah kepulauan di Sumatera Barat dengan empat pulau besar yakni Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Mayoritas akses ke daerah di Mentawai dilalui dengan alat transportasi laut. Bagi masyarakat Mentawai sudah menjadi lumrah jika melakukan pelbagai aktivitas menerjang ombak dan badai dengan alat transportasi laut, bahkan saat ombak badai begitu besar sehingga tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan, maka keputusan untuk kembali ke dermaga awal adalah pilihan yang harus diambil
Bagaimana dengan kegiatan perlindungan anak di Mentawai yang hanya dapat diakses dengan boat dan alat transportasi laut sejenisnya, maka itu adalah pertanyaan yang dapat dijawab apabila langsung merasakan terjangan ombak dan badai dengan boat dalam waktu tempuh berjam-jam menuju daerah di Mentawai.
Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Mentawai Yosepha mengutarakan bahwa fenomena badai, ombak besar, kendala teknisi boat di tengah laut, bahkan kembali pulang ke dermaga karena tidak dapat melalui ombak karena badai adalah tantangan yang sering dihadapi bersama tim di lapangan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penanganan kasus perlindungan anak ke pulau Siberut, Pagai Utara, dan Pagai Selatan.
Karena tantangan yang begitu besar, tentu juga sebanding dengan pendanaan yang juga besar namun terbatas, maka harus diakui program perlindungan anak di Mentawai butuh bantuan dari banyak pihak supaya setiap hak-hak anak di Mentawai dapat dipenuhi dan dilindungi.
Sebagai gambaran umum, dengan anggaran lebih kurang Rp50 juta, hanya dapat mengoptimalkan untuk melaksanakan 1-2 kegiatan saja dalam kondisi cuaca yang normal, anggarannya bisa lebih dari itu apabila dalam cuaca ekstrem yang mengakibatkan harus menambah biaya akomodasi dan penginapan di pulau yang disinggahi
Sehubungan dengan program nasional perlindungan anak yakni mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Dinas Sosial setempat tetap berjuang dengan tantangan teritorial yang ada di Mentawai untuk menjamin hak-hak anak.
Oleh sebab itu program perlindungan anak harus mendapatkan perhatian serius di Mentawai dari pemerintah pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan pemerintahan. Supaya memosisikan Mentawai sebagai daerah yang memiliki tantangan teritorial daerah kepulauan, namun tetap berjuang menyukseskan program nasional perlindungan anak yakni kabupaten layak anak
Selaku aktivis perlindungan anak di Sumatera Barat saya mengulas bahwa pendampingan dan perhatian khusus yang berkelanjutan harus diberikan oleh pemangku kepentingan di provinsi dan nasional untuk Mentawai dalam melakukan program perlindungan anak.
Saya pertama datang ke bumi Sikerei pada 2013 yang difasilitasi pemerintah Mentawai untuk membentuk Forum Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hingga 2022 ini saya sudah diajak langsung pemerintah Mentawai memberikan edukasi perlindungan anak di pulau Siberut, Sipora dan Sikakap.
Sebagai orang yang tidak sering menaiki alat transportasi laut terutama boat untuk menjangkau daerah dengan waktu berjam-jam, tentu dapat merasakan betapa besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Mentawai melakukan program perlindungan anak.
Maka ke depan, Kementerian terkait dan instansi pemerintahan vertikal maupun horizontal harus mampu menentukan Role Model khusus bagi daerah kepulauan dalam mewujudkan program nasional Kabupaten Layak Anak yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak
Penulis merupakan Manajer Program Yayasan Ruandu
