Gubernur Sumbar minta daerah buat aturan antisipasi premanisme

Arosuka (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten/kota hingga nagari atau desa membuat aturan untuk mengantisipasi aksi premanisme saat para perantau pulang kampung pada Idul Fitri 1443 Hijriah.

"Saat banyak perantau pulang kampung biasanya ada saja oknum yang berupaya mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi di luar aturan. Aksi premanisme terutama di tempat wisata seringkali terjadi. Ini harus diantisipasi sejak awal," katanya di Kabupaten Solok, Sabtu malam.

Ia mengatakan itu saat memimpin Tim Safari Ramadhan Pemprov Sumbar di Masjid Raya Darussalam, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

Mahyeldi menyebut laporan tentang aksi premanisme di tempat-tempat wisata ini bisa membuat citra buruk bagi daerah. Tidak jarang aksi seperti itu direkam perantau kemudian viral di media sosial.

"Kita punya potensi besar dalam sektor pariwisata. Semuanya ada di Sumbar. Mulai dari wisata laut, danau hingga gunung. Ditambah lagi dengan kuliner dan seni budaya yang unik. Tapi aksi premanisme bisa membuat citra pariwisata Sumbar jadi buruk hingga tidak ada yang mau datang," ujarnya.

Padahal kedatangan perantau atau wisatawan ke Sumbar akan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Makin banyak orang masuk ke Sumbar, makin banyak uang berputar dan masyarakat makin sejahtera.

"Karena itu, kalau sekarang belum ada aturan terkait premanisme ini. Segera buat. Agar perantau dan wisatawan nyaman," katanya.

Selain itu kebersihan toilet di tempat ibadah dan tempat kuliner dan destinasi wisata harus diperhatikan. Jangan sampai ada lokasi yang indah, tempat makan yang enak, masjid yang megah tetapi toiletnya berbanding terbalik, kotor.

Perlu juga diperhatikan warung-warung makan. Harus ada daftar menu dan harga supaya perantau atau wisatawan tidak merasa ditipu karena harus membayar lebih mahal.

"Kalau bisa jalan-jalan kita juga dibersihkan karena diperkirakan akan banyak perantau pulang lewat jalan darat. Pemprov Sumbar juga akan semaksimal mungkin untuk memperbaiki kondisi jalan agar layak untuk dilewati," ujarnya.

Dalam kesempatan itu ia juga menyoroti aksi warga yang mengumpulkan sumbangan dari pengendara di jalan raya.

Ia meminta agar kegiatan ini sedapat mungkin dihentikan karena dapat mengancam keselamatan warga itu sendiri dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu-lintas.