Padang (ANTARA) - Anggota DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dari Kota Padang ke Kota Payakumbuh karena minim bencana.
"Mulai dari ancaman gempa di kawasan Megathrust Mentawai yang diprediksi menimbulkan tsunami yang memberikan dampak luar biasa," kata dia di Padang, Selasa.
Politisi PAN tersebut meminta agar pemindahan ibu kota Provinsi Sumbar ke tempat yang lebih aman atau daerah yang dinilai akan minim terdampak bencana.
Mantan Ketua Komisi IV ini melihat Payakumbuh dinilai layak menjadi kawasan ibu kota provinsi yang baru dengan pertimbangan dampak bencana menjadi hal yang harus diperhatikan seperti prediksi gempa dan tsunami terjadi, akan membuat dampak yang besar bagi Kota Padang.
Sementara itu gempa yang terjadi di Pasaman dan Pasaman Barat menandakan potensi gempa bisa saja terjadi dan ini yang patut diwaspadai.
"Makanya wacana ini muncul karena kita tak ingin pemerintah provinsi terlambat dalam menyikapi prediksi gempa dan tsunami ini,” katanya.
Apalagi prediksi gempa Megathrust sudah dikaji oleh para pakar sehingga ini menjadi pertimbangan yang perlu dikaji dan menjadi alasan memindahkan pusat pemerintahan provinsi ini.
Pemindahan ini juga bentuk mitigasi bencana sehingga tak menimbulkan dampak besar terutama pada korban jiwa jika memang terjadi gempa dan tsunami.
Menurut dia, Kota Payakumbuh dinilai aman dari bencana seperti bencana gempa ataupun banjir dan longsor, selain itu daerah tersebut dekat dengan Provinsi Riau sehingga bisa membantu dalam sektor ekonomi.
"Selain itu pemindahan ini akan membuat pemerataan sebaran penduduk dari Kota Padang ke daerah lain sehingga meminimalkan potensi korban akibat bencana," kata dia.
Pemindahan ini tentu butuh biaya besar dan memang tak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Paling tidak dilakukan selama 10 tahun.
Mulai tahun depan, dalam APBD Sumbar dialokasikan untuk membangun satu gedung, lalu tahun berikutnya berlanjut dan seterusnya.
“Ya, memang tak instan pemindahannya, namun bisa bertahap karena butuh biaya besar,” katanya.*
Berita Terkait
Pemkot Solok sosialisasikan kesehatan reproduksi ke remaja di MTsN
Sabtu, 30 November 2024 18:23 Wib
KPU Sumbar lakukan PSU akibat pemilih mencoblos dua kali
Sabtu, 30 November 2024 15:23 Wib
Pemprov Sumbar dukung penuh kampanye lingkungan
Sabtu, 30 November 2024 8:30 Wib
Tiga nagari di Sumbar raih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Sabtu, 30 November 2024 8:28 Wib
Pemkab Pasaman Barat siapkan Rp69 miliar penanganan stunting pada 2025
Jumat, 29 November 2024 15:51 Wib
Pemkab Pasaman Barat raih penghargaan kabupaten pemanfaatan data
Jumat, 29 November 2024 15:49 Wib
Pemkab Agam gelar ziarah ke makam pahlawan peringati HUT Korpri
Jumat, 29 November 2024 14:27 Wib
PGRI Pariaman sambut positif kenaikan gaji guru 2025
Jumat, 29 November 2024 14:09 Wib