Padang Aro (ANTARA) - Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengatakan warga Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin ingin bupati membebaskan masyarakat dari penjajahan PT Ranah Andalas Plantation (PT RAP) yang sudah berlangsung sejak 2007.
"Aksi damai kami dihari lahir kabupaten sebetulnya mau curhat kepada bupati supaya bupati mendukung warga untuk terbebas dari penjajahan PT RAP yang sudah berlangsung sejak 2007," ujarnya di Padang Aro, Jumat.
Menurut dia, kalau ulang tahun dimaknai hari bahagia ini ada orang teraniaya, tertindas sejak 2007 dan mau curhat sama bupatinya.
Harapan masyarakat Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin ingin bupati mencabut IUP PT RAP dan bupati sudah ada legal opini salah satunya PT RAP melanggar hukum yuk kita proses dan tegakkan hukum pidana terhadap itu.
Dia mengatakan, memang ada situasi di media sosial kalau aksi ini ditunggangi tetapi tidak ada sama sekali.
"Kami berharap masyarakat tidak termakan hasutan yang tersiarkan di media sosial," katanya.
Dia menyebutkan, yang melapor dan tercatat di LBH Padang ada 250 persil tanah dan itu banyak KK nya di Nagari Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin.
Kabag Ops Polres Solok Selatan, Kompol Adrifides mengatakan, polisi menurunkan 70 personel untuk mengamankan aksi warga damai warga Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin.
"Kami memberikan pengawalan mulai dari berangkat sampai lokasi aksi," ujarnya.
Aksi yang dilakukan warga Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin di hadang oleh warga Sangir di Bariang sehingha dilakukan mediasi dan pelaku aksi akhirnya kembali ke lokasi awal.
LBH Padang : Masyarakat Bidar Alam ingin terbebas dari penjajahan PT RAP
Rombongan warga Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin yang ingin melakukan aksi damai tolak PT RAP dihadang warga Sangir di Bariang, di Padang Aro, Jumat. (Antarasumbar/Erik Ifansya Akbar)
Aksi damai kami dihari lahir kabupaten sebetulnya mau curhat kepada bupati,
