DPRD Sumbar terima masukan bidang ekonomi untuk RPJMD 2021-2026

id DPRD Sumbar, RPJMD, Sumbar, Padang

DPRD Sumbar terima masukan bidang ekonomi untuk RPJMD 2021-2026

DPRD Sumbar menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli untuk Ranperda RPJMD 2021-2026 di Gedung DPRD Sumbar Rabu (21/7). (ANTARA/ Mario Sofia Nasution)

Padang, (ANTARA) - DPRD Sumbar menerima masukan di bindang ekonomi untuk Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021- 2026 dari sejumlah pihak dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu (21/7).

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi dalam rapat di Padang, Rabu mengatakan Pemprov Sumbar telah menyampaikanRanperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulannya kepada DPRD Sumbar.

"RPJMD ini nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan," kata dia.

Ia mengatakan untuk pembangunan sektor ekonomi yaitu meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kemudian meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil dan menengah serta ekonomi berbasis digital dan meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

Ia mengatakan kondisi makro ekonomi daerah akan dicapai tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi 4,84 persen.

Kemudian tingkat pengangguran terbuka 5, 94 persen, tingkat kemiskinan 5,77 persen dan PDRB perkapita sebesar Rp59,30 juta.

"Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan UMKM dan koperasi. Apa dilakukan Pemda terhadap UMKM ini termasuk mencetak 100 ribu entrepreneur milinial baru," kata dia.

Ketua Pansus RPJMD Provinsi Sumatera Barat Nurfirman Wansyah mengatakan dari data BPS angka kemiskinan terbesar ada di desa atau nagari sehingga perlu pemberdayaan pemerintah daerah sebagai ujung tombak untuk pengentasan kemiskinan.

"Bagaimana optimalisasi dana pembangunan Nagari/Desa yang bisa kita Lakukan untuk program pengentasan kemiskinan ini serta mendorong nagari sebagai basis ekonomi daerah," kata dja.

Setelah itu alokasi anggaran untuk pendidikan di APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan mencapai 40 persen dari total belanja APBD.

"Rangking secara nasional menurun, jumlah lulusan SMA diterima PTN juga masih rendah. Apa permasalahan pendidikan di Sumatera Barat dan apa harus kita lakukan," kata dia.

Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh mengatakan pihaknya memberikan masukan bagaimana membangun pertanian dalam arti luas dan bagaimana hasil pertanian memiliki nilai tambah, bangun hilirisasi.

"RPJMD 10 Persen harus jelas arah kemana, komoditi harus jelas memiliki pasar lokal dan internasional. Industri apa dibangun di Sumbar, Ekspor CPO, maka Pemprov Sumbar harus melakukan industri lebih dapat memanfaatkan CPO tersebut di Sumatera Barat," kata dia.

Sementara masukan dalam Industri, pihaknya melihat kondisi Padang Industrial Park (PIP) tidur, ada 100 hektar laha di sana, tentu ada yang salah dari ratusan hektar disana tapi baru dimanfaatkan hanya lebih kurang enam hektar.

"Pelabuhan Teluk Bayur harus dikembangkan lebih baik ke depan. Teluk Bayur, Kolombo dan Cenai," kata dia.

Selain itu Investor lebih tertarik masuk di Sumbar di bidang pariwisata mempunyai nilai tambah.

"Bagaimana kita dapat menarik wisatawan dari Maldives," kata dia.(*)

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar