Tempat Rapid Tes baru menjamur, Dinkes Padang minta aparat tertibkan yang tak berizin

Padang, (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Padang meminta aparat kepolisian menertibkan penyedia jasa rapid tes COVID-19 yang tidak berizin karena dikhawatirkan bisa merugikan masyarakat.

"Saat ini marak rapid tes di Padang terutama yang drive thru perlu pengawasan dan penertiban dari aparat kepolisian terutama bagi yang tak mengantongi izin," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferimulyani Hamid di Padang, Rabu.

Menurut dia Dinas Kesehatan Kota Padang bukan lembaga yang mengeluarkan izin rapid antigen sehingga tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk melakukan penindakan.

Ia menjelaskan tempat rapid tes mesti memenuhi syarat di antaranya seperti memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan ketentuan, memiliki sarana dan prasarana memadai, memiliki ruang swab yang terpisah, termasuk limbah medis.

"Kami sudah mengunjungi tempat layanan tes cepat yang berada di luar fasilitas kesehatan, ternyata tidak memenuhi persyaratan. Limbah medisnya pun tidak sesuai dengan pengelolaan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup," kata dia.

Ia menegaskan tempat layanan tes cepat yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dikhawatirkan hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dikhawatirkan dapat berpotensi menambah penularan COVID-19.

Ia menambahkan tempat Rapid Tes harus berada di fasilitas kesehatan resmi, sperti klinik, rumah sakit, serta puskesmas. Semuanya itu tidak memerlukan izin khusus karena masuk ke dalam tanggungjawab izin operasional fasilitas kesehatan tersebut.

Feri mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak melakukan Rapid Test di tempat tidak berizin tersebut. Akan tetapi memeriksakan diri di tempat resmi yang ditunjuk pemerintah yaitu di rumah sakit, puskesmas, atau klinik.

"Kepada seluruh warga untuk melakukan tes cepat di tempat yang kita anjurkan, yakni di Rumah Sakit, Puskesmas, atau klinik," ujarnya mengimbau. (*)