Peduli gender, Pasaman Barat nominator penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021
Kami sangat berterimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI khususnya Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang telah memilih Pasaman Barat sebagai salah satu nominator calon penerima penghargaan APE tahun 2021,
Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menjadi salah satu kabupaten di Indonesia jadi nominator menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021.
Hal itu dibuktikan dengan verifikasi lapangan penghargaan secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Simpang Empat, Senin.
Verifikasi lapangan itu bertujuan untuk mengetahui data dan informasi pengakuan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pada pimpinan kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
"Kami sangat berterimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI khususnya Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang telah memilih Pasaman Barat sebagai salah satu nominator calon penerima penghargaan APE tahun 2021," katanya.
Menurutnya kegiatan itu merupakan pengalaman pertama bagi kabupaten Pasaman Barat mengikuti metode penganggaran responsif gender. Data terpilih dan analisanya sudah dirancang dan disusun sebagai data pembuka wawasan gender dalam bentuk Gender Analysia Pathway dan (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
"Meskipun baru 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menyusun GAP dan GPS tersebut. Kami tetap berkomitmen untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggaran di semua OPD yang tertuang ke dalam Peraturan Daerah Pasaman Barat nomor 9 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender di daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah Pasaman Barat, Joni Hendri memaparkan secara jelas tentang data dan dokumen yang diminta oleh kementerian.
Kegiatan diikuti oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Sekretaris Daerah Yudesri, Anggota DPRD Pasaman Barat Komisi IV Adriwilza, Kepala OPD, camat serta stakeholder terkait lainnya. ***3***
Hal itu dibuktikan dengan verifikasi lapangan penghargaan secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Simpang Empat, Senin.
Verifikasi lapangan itu bertujuan untuk mengetahui data dan informasi pengakuan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pada pimpinan kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
"Kami sangat berterimakasih kepada Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI khususnya Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang telah memilih Pasaman Barat sebagai salah satu nominator calon penerima penghargaan APE tahun 2021," katanya.
Menurutnya kegiatan itu merupakan pengalaman pertama bagi kabupaten Pasaman Barat mengikuti metode penganggaran responsif gender. Data terpilih dan analisanya sudah dirancang dan disusun sebagai data pembuka wawasan gender dalam bentuk Gender Analysia Pathway dan (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
"Meskipun baru 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menyusun GAP dan GPS tersebut. Kami tetap berkomitmen untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggaran di semua OPD yang tertuang ke dalam Peraturan Daerah Pasaman Barat nomor 9 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender di daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah Pasaman Barat, Joni Hendri memaparkan secara jelas tentang data dan dokumen yang diminta oleh kementerian.
Kegiatan diikuti oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Sekretaris Daerah Yudesri, Anggota DPRD Pasaman Barat Komisi IV Adriwilza, Kepala OPD, camat serta stakeholder terkait lainnya. ***3***