Parit Malintang (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan menginput data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi langkah untuk menciptakan pemerintah yang bersih.
"Sebagai komitmen dan mendukung program dari KPK, maka saat ini kami melakukan penginputan LHKPN dimana ini juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan aman dari korupsi," kata dia di Parit Malintang, Selasa, saat diinput datanya.
Wabup Suhatri Bur data LHKPNnya diinput langsung oleh tim dari Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman.
Ia juga berpesan agar para ASN dapat melakukan penginputan harta kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN atau langsung menghubungi petugas inspektorat agar diinput jumlah kekayaannya sehingga mempermudah langkah pemerintah dalam menciptakan good governance dan good government.
Sementara Kepala Inspektorat Padang Pariaman, Inspektur Hendra Aswara mengatakan di daerah setempat wajib lapor untuk e-LHKPN sebanyak 209 orang yang terdiri dari kepala daerah, pimpinan DPRD, Kepala OPD dan jajaran eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
"Hari ini, dari 209 wajib lapor telah melakukan penginputan sebesar 90 persen, bisa diperkirakan tinggal belasan orang yang belum melakukan penginputan," ujarnya.
Ia berharap semoga belasan yang tinggal itu dapat diselesaikan pada minggu ini, dan bagi yang belum menginput tersebut agar dapat menghubungi tim dari inspektorat.
Menurutnya, pada 2020 Kabupaten Padang Pariaman menjadi kabupaten atau kota pertama yang melaporkan LHKPN di Sumatera Barat.
"Pada tahun ini juga diupayakan agar dapat mempertahankan prestasi yang sama yakni dengan menjadi kabupaten tercepat dalam penginputan LHKPN karena ini merupakan peluang besar," katanya.
