Logo Header Antaranews Sumbar

Chevron Lanjutkan Proyek Pengolahan Limbah

Kamis, 16 Mei 2013 15:00 WIB
Image Print

Jakarta, (Antara) - PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tetap melanjutkan kegiatan pengolahan limbah minyak hasil operasinya di Riau termasuk yang pengerjaannya dibantu oleh kontraktor, meskipun ada putusan hukum terhadap kontraktor proyek bioremediasi Chevron. "Kami didukung oleh SKK Migas dan KLH sebagai regulator, tetap yakin bahwa saat ini telah memiliki izin yang sah dan diperbolehkan untuk mengerjakan aktivitas pengolahan limbah," kata Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit, Jeff Shellebarger dalam rilisnya di Jakarta, Kamis. Menurutnya, putusan Pengadilan Tipikor tidak dapat menghilangkan legitimasi SKK Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup yang diatur dalam Production Sharing Contract (PSC), sebagai kontrak perdata yang mengikat secara hukum Pemerintah Indonesia. Jeff juga menampik isu mogok karyawan Chevron. Ia menegaskan Chevron tetap berinvestasi dan beroperasi sesuai mandat PSC untuk menghasilkan energi walaupun ada ketidakpastian yang disebabkan oleh putusan pengadilan pada kasus proyek bioremediasi. Ditegaskannya, pihaknya terus menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung tersedianya energi yang diperlukan oleh negara untuk pertumbuhan ekonomi. "Kami menghargai dukungan penuh pemerintah Indonesia atas operasi migas Chevron di Indonesia yang masih terus mengkontribusikan lebih dari 40 persen produksi minyak mentah nasional dan 50 persen kapasitas energi panas bumi di Indonesia," ujarnya. Sementara itu Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan menjelaskan manajemen Chevron, karyawan dan mitra kerjanya sangat prihatin atas preseden yang dibuat oleh Kejagung dan putusan pengadilan atas kontraktor CPI dalam kasus proyek bioremediasi, karena merupakan kriminalisasi aktivitas dalam ranah hukum perdata. "Chevron terus bekerja dengan pemerintah dan instansi terkait untuk memperoleh klarifikasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi para karyawan dan mitra kerja dari tindakan pemidanaan berikutnya," katanya. (*/sun)



Pewarta:
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026