Realisasi akses sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) hingga tahun ini baru mencapai 71,25 persen dan hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kesadaran warga setempat terhadap kesehatan.
"Capaian tersebut tidak saja di Padang Pariaman, namun juga di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar yang angkanya kisaran 71 hingga 75 persen," kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Ali Amran pada iven pembelajaran program kemitraan suara untuk perubahan guna meningkatkan akses sanitasi di Parit Malintang, Kamis.
Ia menambahkan rendahnya akses sanitasi di daerah tersebut disebabkan karena sejumlah faktor mulai dari kesadaran masyarakat hingga anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terbatas.
Alasan warga tidak membuat akses sanitasi karena permasalahan ekonomi padahal menurut Ali Amran hal tersebut bisa diatasi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
"Dengan menghentikan merokok satu hingga dua bulan saja warga sudah dapat menyediakan akses sanitasi yang baik," katanya.
Pihaknya pun meminta pemerintah nagari untuk menganggarkan dana desa guna meningkatkan akses sanitasi di daerahnya serta merangkul perantau dan perusahaan untuk membantu warga miskin di Padang Pariaman dalam menyediakan jamban yang sehat.
Ia menyampaikan pihaknya menargetkan pada 2024 Padang Pariaman berhenti buang air besar sembarangan (BABS) yang target tersebut juga merupakan rencana pemerintah pusat secara nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Yutiardi Rivai meminta kesadaran masyarakat untuk menyediakan jamban di rumahnya dan tidak membuang air besar sembarangan karena dapat berdampak pada kesehatan.
Ia mengemukakan jika capaian akses sanitasi di suatu daerah rendah maka penyakit menular akan menyerang yang tentunya akan berdampak pada kesehatan serta tumbuh kembang tubuh dan otak anak.
"Capaian tersebut tidak saja di Padang Pariaman, namun juga di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar yang angkanya kisaran 71 hingga 75 persen," kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Ali Amran pada iven pembelajaran program kemitraan suara untuk perubahan guna meningkatkan akses sanitasi di Parit Malintang, Kamis.
Ia menambahkan rendahnya akses sanitasi di daerah tersebut disebabkan karena sejumlah faktor mulai dari kesadaran masyarakat hingga anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terbatas.
Alasan warga tidak membuat akses sanitasi karena permasalahan ekonomi padahal menurut Ali Amran hal tersebut bisa diatasi dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
"Dengan menghentikan merokok satu hingga dua bulan saja warga sudah dapat menyediakan akses sanitasi yang baik," katanya.
Pihaknya pun meminta pemerintah nagari untuk menganggarkan dana desa guna meningkatkan akses sanitasi di daerahnya serta merangkul perantau dan perusahaan untuk membantu warga miskin di Padang Pariaman dalam menyediakan jamban yang sehat.
Ia menyampaikan pihaknya menargetkan pada 2024 Padang Pariaman berhenti buang air besar sembarangan (BABS) yang target tersebut juga merupakan rencana pemerintah pusat secara nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Yutiardi Rivai meminta kesadaran masyarakat untuk menyediakan jamban di rumahnya dan tidak membuang air besar sembarangan karena dapat berdampak pada kesehatan.
Ia mengemukakan jika capaian akses sanitasi di suatu daerah rendah maka penyakit menular akan menyerang yang tentunya akan berdampak pada kesehatan serta tumbuh kembang tubuh dan otak anak.
"Contohnya jika seorang anak mengalami diare hingga tiga kali atau empat kali dalam sebulan maka berdampak pada tumbuh kembang anak sampai lima tahun ke depan bahkan bisa stunting," jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya diperlukan peningkatan akses sanitasi agar tidak berdampak pada kesehatan.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumbar, Ramadhaniati mengatakan akses sanitasi di Padang Pariaman pada 2016 hanya berkisaran 60-an persen.
"Peningkatan capaian akses sanitasi naik drastis pada 2019 ke 2020," tambah dia.
Mulai dari tahun tersebut, lanjut dia pihaknya melakukan persiapan kontribusi dalam meningkatkan akses sanitasi di Padang Pariaman.
Ia menyebutkan kontribusi tersebut mulai membuahkan hasil dengan keluarnya kebijakan dari pemerintah daerah berupa peraturan bupati, adanya alokasi dana, serta membuat kelembagaan sebagai pihak yang menjalan peningkatan akses sanitasi di Padang Pariaman.
"Meskipun tiga hal tersebut belum berjalan dengan optimal namun dengan semangat dari pemangku kebijakan serta lembaga yang dibentuk maka upaya untuk Padang Pariaman bebas BABS 2024 akan terus berjalan," kata dia.
Ia menyampaikan kendala yang dihadapi pihaknya selama berkontribusi dalam meningkatkan akses sanitasi di Padang Pariaman yaitu sinergi pemangku kepentingan, rendahnya anggaran untuk pemicu peningkatan akses sanitasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat.
Oleh karena itu, lanjutnya diperlukan peningkatan akses sanitasi agar tidak berdampak pada kesehatan.
Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumbar, Ramadhaniati mengatakan akses sanitasi di Padang Pariaman pada 2016 hanya berkisaran 60-an persen.
"Peningkatan capaian akses sanitasi naik drastis pada 2019 ke 2020," tambah dia.
Mulai dari tahun tersebut, lanjut dia pihaknya melakukan persiapan kontribusi dalam meningkatkan akses sanitasi di Padang Pariaman.
Ia menyebutkan kontribusi tersebut mulai membuahkan hasil dengan keluarnya kebijakan dari pemerintah daerah berupa peraturan bupati, adanya alokasi dana, serta membuat kelembagaan sebagai pihak yang menjalan peningkatan akses sanitasi di Padang Pariaman.
"Meskipun tiga hal tersebut belum berjalan dengan optimal namun dengan semangat dari pemangku kebijakan serta lembaga yang dibentuk maka upaya untuk Padang Pariaman bebas BABS 2024 akan terus berjalan," kata dia.
Ia menyampaikan kendala yang dihadapi pihaknya selama berkontribusi dalam meningkatkan akses sanitasi di Padang Pariaman yaitu sinergi pemangku kepentingan, rendahnya anggaran untuk pemicu peningkatan akses sanitasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat.
