Payakumbuh (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengusahakan gaji penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berasal dari tenaga harian lepas dapat naik dan sesuai dengan upah minimum regional (UMR).
"Ada beberapa hal yang bukan kewenangan provinsi dan menjadi catatan yang akan diperjuangkan, salah satunya honor atau gaji dari PPL yang belum UMR," katanya saat melakukan reses dengan PPL yang ada di Payakumbuh, Senin.
Ia mengatakan PPL yang berasal dari strata-1 pertanian hanya digaji Rp2 juta. Dan ini masih di bawah UMR Provinsi Sumbar yang telah mencapai Rp2,4 juta.
"Soal honor PPL ini kewenangan pusat, karena SK-nya dari pusat. Tapi kami akan memperjuangkan ini, masak iya seorang sarjana yang melakukan pendampingan kepada petani gajinya segini," ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya sesegera mungkin akan mengirimkan surat kepada kementerian terkait untuk meninjau ulang kembali hal itu.
Setelah itu, sambungnya, pihaknya juga akan melihat kemampuan keuangan daerah, apakah anggaran di Pemprov sanggup untuk menganggarkan tambahan honor bagi PPL.
"Kalau memang anggaran siap itu untuk itu, maka akan diusahakan penambahan ini, sehingga honor PPL mencapai UMR, Nanti akan dicari regulasinya," sebutnya.
Selain hal itu, kata dia, dalam pertemuan yang dilakukan dengan PPL ini juga melahirkan ide untuk melaksanakan sekolah lapangan yang berkelanjutan untuk para petani. Sebab sekolah lapangan ini sempat terhenti di beberapa tahun belakangan.
Selanjutnya, bersama dengan Dinas Pertanian Payakumbuh akan dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari PPL.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Depi Sastra mengatakan pertemuan yang dilakukan bersama Ketua DPRD Sumbar ini dihari oleh 30 orang PPL yang ada di Kota Payakumbuh.
“Alhamdulillah, ini sangat langka, bisa bertatap muka langsung dengan Ketua DPRD Sumbar. Dalam pertemuan ini, fokus menyampaikan menyangkut masalah pertanian dan memperkuat penyuluh melalui regulasi untuk meningkatkan hasil tani pada masyarakat. Dan juga sebagai sinergi program antar pertanian di Sumbar dengan daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan di Kota Payakumbuh sendiri terdapat 94 orang PPL, yang terdiri dari 30 berstatus ASN, 19 tenaga harian lepas dan sisanya merupakan penyuluh swadaya. Kemudian, untuk kelompok tani, terdapat sebanyak 289 kelompok.
“Satu penyuluh, mengkoordinir 10 sampai 15 kelompok tani. Jumlah penyuluh ini dengan jumlah kelompok tani sebenarnya tidak imbang. Ini salah satu permasalahan yang kita hadapi,” sebutnya.
