Empat Provinsi Masih Rentan Tetanus

Jakarta, (Antara) - Empat provinsi di kawasan timur Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, masih rentan terhadap tetanus dan belum tervalidasi status pemberantasan tetanusnya pada ibu hamil dan melahirkan. "Ada 18 kabupaten/kota yang masih parah tetanusnya karena banyak yang tidak melahirkan di tenaga kesehatan. Jadi masih banyak yang bersalin di rumah, kita kan tidak bisa menjamin mereka tidak kena tetanus," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi usai "High Level Meeting" Peningkatan Imunisasi Rutin dan Tindak Lanjut Assessment Eliminasi Tetanus Maternal Neonatal Regional Empat di Kementerian Kesehatan Jakarta, Senin. Hasil review lapangan oleh tim Kementerian Kesehatan, WHO dan UNICEF bahkan menunjukkan di empat kabupaten yaitu Merauke, Mimika, Jayawijaya dan Sarmi, sekitar 40 persen penduduknya masih berisiko tinggi terhadap tetanus maternal dan neonatal. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014, salah satu sukses Pembangunan Kesehatan yang harus dicapai khususnya dalam program imunisasi adalah tereliminasinya Tetanus Maternal Neonatal di 29 provinsi yang mencakup 88,7 persen kabupaten/kota atau 97,4 penduduk Indonesia. Menkes mengatakan untuk mencapai status eliminasi tetanus neonatal dan maternal di seluruh Indonesia, kegiatan yang harus dilakukan segera adalah pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) tambahan sebanyak dua putaran di 18 kabupaten yang cakupan imunisasinya untuk difteri pertusis tetanus (DPT) masih di bawah 50 persen dan persalinan oleh tenaga kesehatannya kurang dari 70 persen. Ke-18 kabupaten itu adalah Tolikara, Paniai, Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Waropen, Deiyei, Lani Jaya, Yakuhimo, Yalimo, Dogiyai, Nduga, Mamberamo Raya, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Sorong Selatan dan Maybrat. Empat hal yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat tetanus maternal dan neonatal akan dilakukan dengan imunisasi bayi, imunisasi tetanus toxoid pada wanita usia subur, persalinan melalui tenaga kesehatan serta dukungan surveilans," ujar Menkes. (*/jno)