Pemkab Solok gelar apel siaga bencana tingkatkan kewaspadaan bencana

id apel siaga bencana,Dandim 0309 Solok ,Kabupaten Solok

Pemkab Solok gelar apel siaga bencana tingkatkan kewaspadaan bencana

Polisi, TNI, dan BPBD Pemerintah Kabupaten Solok saat simulasi bencana di GOR Koto Baru, Rabu. (ANTARA/HO-Humas Solok)

​​​​​​​Arosuka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, menggelar apel siaga bencana untuk meningkatkan kewaspadaan bencana masyarakat dan petugas di daerah setempat.

Dandim 0309 Solok Letkol Arm. Reno Triambodo di Koto Baru, Rabu mengatakan apel siaga bencana merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014.

Ia menjelaskan urusan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pemerintah daerah terkait kewajiban melaksanakan pelayanan dasar bagi masyarakat yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Jenis pelayanan dasar urusan bencana sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan serta evakuasi korban bencana.

Sedangkan mengacu UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pemerintah berkewajiban melakukan dan merespon bencana pada masyarakat sebagai wujud kepedulian, baik bencana faktor alam non alam dan juga ulah manusia.

Menurutnya kejadian bencana di Kabupaten Solok saat ini sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti bencana banjir bandang, longsor, dan angin kencang.

"Dengan apel siaga bencana ini, kita tingkatkan kebersamaan dalam penanggulangan bencana," ujarnya.

Ia mengharapkan Tim Reaksi Cepat masing-masing OPD baik TNI, Polri dan pemangku kepentingan supaya lebih propesional sesuai dengan moto tanggap,tangkas, dan tangguh sehingga bencana lebih cepat ditangani.

Seperti arahan presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi Nasional pada 4 Februari 2020 yaitu seluruh instansi pemerintah pusat atau daerah harus bersinergi untuk upaya pencegahan bencana.

Kemudian gubernur atau bupati atau Wali Kota harus segera menyusun rencana kontijensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana dan lainnya.
Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar