Dalam momentum penyerahan sertifikat itu, sekaligus melakukan pencanangan zona integritas eksternal menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada BPN Sijunjung.
Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin didampingi Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Sudaryanto, Unsur Forkopimda Sijunjung, Asisten I, Irwandi dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Pancasila Muaro, Rabu.
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pemerintah pusat malalui BPN akan mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat.
Sebab, sertifikat yang dimiliki masyarakat bisa menjadi barang berharga dan bisa mereka manfaatkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
“Ini sudah terbukti bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Sijunjung terutama di nagari-nagari. Sertifikat itu bisa menjadi modal mereka untuk memajukan usahanya," ujar Bupati Yuswir.
Ia berharap jangan sampai disalah gunakan sertifikat tersebut untuk keperluan tidak penting, untuk itu simpanlah sebaik mungkin sehingga tidak terjadi malapetaka karena sertifikat tersebut.
"Untuk kita ketahui, bahwa PTSL pada 2018 berlokasi di 12 nagari yang tersebar di Kabupaten Sijunjung, PTSL fisik ditargetkan sebanyak 11.447 bidang dengan realisasi peta bidang tanah sebanyak 11.447 bidang atau mencapai 100 persen. Sedangkan untuk sertifikat hak atas tanah ditargetkan terbit sebanyak 10.947 sertifikat dengan realisasi sebanyak 2.571 sertifikat," ungkapnya.
Kemudian pada 2019 ini juga ditargetkan PTSL sebanyak 2.500 bidang dan redistribusi tanah sebanyak 4.000 bidang.
