PPI di Belanda Tawarkan Solusi Papua

London, (ANTARA) - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan masyarakat Indonesia di Belanda menawarkan solusi terhadap persoalan Papua dengan mengelar acara diskusi di Aula Stichting Generasi Baru (SGB) Utrecht, akhir pekan lalu. Diskusi digelar PPI Belanda dan PPI Utrecht karena merasa prihatin dengan kondisi Papua yang terus bergolak, demikian panitia penyelenggara Ariyadi Wijaya, Kandidat PhD Utrecht University kepada ANTARA London, Selasa. Disebutkan beberapa waktu lalu, gerombolan bersenjata tidak dikenal telah melakukan penyerangan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, mengakibatkan tujuh aparat keamanan dan empat warga sipil tewas serta puluhan lainnya luka luka. Diskusi yang dihadiri PPI Utrecht, Richo A. Wibowo dan PPI Belanda, Ridwansyah Yusuf Achmad diawali dengan bedah film documenter Alkinemokiye yang bertemakan kekerasan di Papua dan mengulas konflik berdarah buruh Freeport dengan pihak menejemen. Dhandy Laksono, sang sutradara film, hadir untuk mengulas hal ihwal film yang dilanjut dengan kajian Cahyo Pamungkas, Antopolog pemerhati konflik Papua dari LIPI dan PhD kandidat Radbound University di Nijmegen. Diskusi menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama sama mewujudkan cita cita Papua damai. Dikatakannya untuk itu, perlu direnungkan kembali ucapan Marthin Luther King Jr bahwa kedamaian tidak ditunjukkan dari ketiadaan konflik, melainkan hadirnya keadilan. Untuk itu hukum harus ditegakkan secara imparsial di Papua kepada mereka yang tidak ingin Papua damai. Sikap adil ini perlu ditujukan bukan hanya untuk kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan kelompok pro integrasi, namun juga kepada pihak tertentu dari Indonesia dan mengharapkan keuntungan dari berlanjutnya kekerasan di Papua. Selama ini, forum kerap mendengar tuduhan berbasis teori konspirasi, baik di level nasional maupun internasional, yang menduga konflik di Papua sengaja dirawat untuk memastikan aparat keamanan non-organik bercokol di Papua. Oleh karena itu, Pemerintah RI, perlu membuktikan hal ini guna meningkatkan kepercayaan publik baik dalam konteks nasonal maupun lokal papua. Forum diskusi menilai, trust adalah modal yang paling penting untuk melakukan proses dialog menuju keinginan Papua damai, Papua tanpa kekerasan sebagaimana format road map Papua. Salah satu isu dalam dinamika Papua adalah keberadaan PT Freeport yang telah bermukim di Papua sejak 1967. Forum merujuk pada film Alkinemokiye tentang mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja PT Freeport karena akumulasi kekecewaan yang terjadi, rendahnya gaji dengan resiko kerja, ketiadaan dana pensiun, serta ketidakjelasan janji surat saham yang diberikan PT Freeport kepada para pekerja. Forum juga mengetahui dari film Alkinemokiye terdapat 24 tingkatan kategori pekerja di PT Freeport dengan gaji terendah 3,3 juta per bulan dan tertinggi 5,5 juta per bulan. Pemerintah perlu melakukan intervensi kepada PT Freeport tentang tata kelola pekerja dan juga per-gaji-an khususnya pekerja lapangan. "Dari film ini kita belajar tentang gerakan pekerja yang mampu mendesak perusahaan multi-nasional seperti PT Freeport," ujar PPI Belanda, Ridwansyah Yusuf Achmad. Serikat pekerja termasuk dalam kategori non-state actor mampu memperjuangkan hak kesejahteraan seharusnya pemerintah lebih punya kekuatan dan kemauan untuk melindungi hak rakyatnya atas ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Tantangan bagi semua aktor yang terlibat bagaimana melakukan proses transisi pembangunan papua dengan lancar dan tanpa kekerasan. Permasalahan Papua juga perlu dilihat dalam konteks kedaulatan sumber daya alam, salah satunya dengan memperjuangkan hak rakyat Indonesia atas bumi dan isinya untuk kesejahteraan sebagaimana diamanatkan UUD. Untuk itu Forum berpendapat pemerintah perlu mengevaluai dan memformulasi ulang keberadaan PT Freeport di tanah Papua. Pada akhirnya Forum mencoba membuat refleksi bersama diakhir diskusi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah untuk Papua, yaitu dengan memenuhi hak-hak dasar rakyat Papua dan perjuangkan kedaulatan sumber daya alam di Papua. Pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik, hati ke hati, dan hindari pendekatan militer serta penyelesaian konflik Aceh adalah contoh yang baik, meskipun permasalahan dan solusi tidaklah musti sama. Menindaklanjuti hasil-hasil konferensi perdamaian Papua pada tanggal 5-7 Juli 2011 lalu dan fokus pada agenda Papua damai dan melakukan evaluasi Undang-Undang ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan pekerja di perusahaan asing. (*/sun)