Ini target Pemkot Payakumbuh untuk program JKN-KIS

id Erwin Yunaz

Ini target Pemkot Payakumbuh untuk program JKN-KIS

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz. (foto Humas)

Jangan sampai ada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, jika belum terdaftar segera datang ke instansi terkait
Payakumbuh, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, menargetkan pada 2019 seluruh warganya tergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pemerintah terus berupaya memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga negara," kata Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz di Payakumbuh, Senin.

Menurutnya saat ini 96 persen penduduk Payakumbuh yang berjumlah sekitar 133.639 orang sudah tergabung dalam JKN-KIS, dan awal 2019 ditergetkan menjadi 100 persen.

Jaminan kesehatan, katanya harus diperoleh oleh seluruh masyarakat agar terwujud kesejahteraan dan masalah kesehatan tidak terganggu oleh kondisi ekonomi.

"Masyarakat mampu atau tidak mampu secara ekonomi tetap berhak memperoleh jaminan kesehatan," katanya.

Oleh sebab itu ia berharap masyarakat Payakumbuh peduli dengan program jaminan kesehatan ini, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kesehatan atau kejadian tidak terduga, masyarakat tidak dipusingkan oleh biaya.

"Jangan sampai ada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, jika belum terdaftar segera datang ke instansi terkait," ujar dia.

Ia juga berharap masyarakat saling mengingatkan mengenai kepesertaan JKN tersebut. "Jika ada tetangga yang belum terdaftar, tolong diingatkan," katanya.

Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendorong pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dengan membangun infrastruktur dan sarana kesehatan.

"Saat ini pelayanan JKN masih antre dan belum optimal, harap dimaklumi karena selama ini mereka yang tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan sekarang sudah bisa, karena itu pemerintah daerah harus terus membenahi sarana yang ada," kata anggota DJSN Taufik Hidayat. (*)