Penghargaan ini diserahkan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo kepada Bupati Solsel, H. Muzni Zakaria, Jumat (25/5).
Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo mengapresiasi kinerja Pemerintah Solok Selatan yang mampu mempertahankan raihan prestasi opini WTP.
Ia menjelaskan, opini yang disampaikan BPK termasuk WTP berasal dari kriteria-kriteria penilaian untuk Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi LKPD.
Lalu didasarkan pada hasil penilaian Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Adanya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pengungkapan yang cukup.
"Prestasi ini kami harap menjadi momentum untuk lebih baik lagi agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di setiap daerah di Sumbar, sehingga menjadi kebanggaan bagi kita semua," ujarnya.
Opini yang disampaikan BPK itu jelas Pemut Aryo merupakan Pernyataan profesional "kewajaran" terhadap laporan keuangan, bukan "jaminan" tidak adanya penyimpangan (fraud) yang ditemui atau kemungkinan penyimpanan lain di kemudian hari.
Bupati Solsel, H. Muzni Zakaria, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu Pemkab setempat meraih prestasi terbaiknya dalam hal Laporan Keuangan tahun 2017.
Pencapaian itu kata Bupati, merupakan hasil kerja optimal termasuk di dalamnya berkah bulan suci yaitu bulan Ramadhan.
"Atas nama Kepala daerah, Bupati-Wabup, kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama OPD-OPD yang telah bekerjasama dengan optimal siang malam, sehingga diganjar kembali dengan raihan WTP. Ini merupakan berkah bulan Ramadhan," katanya.
Menurut dia, opini WTP yang diraih itu bukan berarti apa yang telah dilaporkan dinilai sempurna oleh BPK tetapi masih ada beberapa catatan yang perlu dibenahi lagi.
"Ke depan upaya peyempurnaan itu menjadi fokus kita disamping mempertahankan opini WTP sendiri. Kita tidak boleh berpuas diri dan jumawa atas apa yang sudah diraih ini, namun lebih kepada pelecut untuk berbuat lebih baik lagi," ujarnya.
Usai menerima opini WTP, Bupati mengaku langsung beranjak ke Jakarta untuk menemui investor yang ingin berinvestasi di Solok Selatan di sektor infrastruktur penunjang pariwisata.
"Semoga berkah Ramadhan kembali kita capai dengan banyaknya investor yang bersedia berinvestasi di Solok Selatan sehingga ekonomi masyarakat lebih baik lagi," kata dia.
Sekretaris Daerah Solok Selatan Yulian Efi, menambahkan, keberhasilan Solok Selatan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras semua leading sektor Pemkab setempat.
"Sebagaimana yang dikatakan Bupati, prestasi ini merupakan wujud atas semakin baiknya pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah kita. Ini tentu akan kita pertahankan dan apa yang menjadi catatan dari BPK akan segera kita tuntaskan," katanya.
Salah satu yang menjadi catatan BPK lanjut Yulian Efi adalah persoalan pengelolaan aset daerah. Sering terjadi kelalaian terhadap peletakan aset daerah dalam pencatatan.
"Persoalan ini mengindikasikan bahwa dalam pengelolaan aset dan pencatatannya harus dievaluasi sepanjang waktu. Tidak hanya dikerjakan saat akan mendekati pelaporan LKPD saja," akunya.
Turut hadir mendampingi Bupati, Sekkab Solsel H.Yulian Efi, Asisten Pemerintahan H. Fidel Efendi, Inspektur Inspektorat Solsel, Amdani, Kepala BPKD Irwanesa, Kabag Humas Firdaus Firman, Kabid Akuntasi Yoni Elfis, dan sejumlah pejabat dan staf lainnya di lingkup Pemkab Solsel.
Solok Selatan meraih predikat WTP pada tahun lalu atas lappran LKPD 2016 dan tahun ini berkat kerja keras semua pihak bisa dipertahankan.
Berhasilnya Solok Selatan mempertahankan predikat WTP merupakan wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan sistem pegelolaan keuangan dan aset yang mumpuni.
Sebelumnya Wakil Bupati Solok Selatan Abdul Rahman menambahkan, yang menjadi permasalahan Solok Selatan selama ini sehingga predikat WTP belum juga diraih adalah permasalahan aset dan itu bukan dari belanja modal sejak Kabupaten dimekarkan tetapi limpahan dari Kabupaten induk.
"Yang sulit itu invetarisasi aset limpahan dari Kabupaten Solok saat dimekarkan seperti gedung sekolah sehingga selama delapan tahun kita menyandang opini disclaimer," katanya.
Selain itu ujarnya, juga nama ruas jalan di Solok Selatan yang rancu dan selalu berganti setiap tahun sehingga jadi temuan BPK.
Dengan nama jalan yang selalu berubah-ubah, katanya seolah-olah pemerintah Solok Selatan membuat proyek fiktif padahal faktanya pekerjaan itu memang ada.
"Setelah semua diperbaiki dan di-SK-kan sekarang nama jalan sudah seragam sehingga WTP bisa diraih pertama," kata dia.
Sebelum meraih predikat WTP sebelumnya Solok Selatan meraih WDP selama empat tahun yaitu pada 2013 terhadap pemeriksaan anggaran 2012 hingga 2016 atas laporan keuangan 2015.*
