Jica Inginkan Tiket MRT Murah

Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Hiroto Arakawa menginginkan pengenaan tarif mass rapid transit (MRT) tidak terlalu mahal agar tidak membebani masyarakat pengguna transportasi umum. "Seharusnya harga tiket MRT tidak terlalu mahal agar menjangkau semua lapisan masyarakat," ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa. Hiroto mengatakan bahwa proyek MRT sangat dibutuhkan bagi penduduk DKI Jakarta karena sistem transportasi massal ini dapat menciptakan efisiensi dan menghemat waktu serta dapat mengatasi masalah kemacetan. "Ketepatan waktu sangat penting bagi penduduk di kota sebesar Jakarta. Untuk itu, sangat dibutuhkan transportasi yang lebih reliabel, efisien, dan nyaman," ujarnya. Hiroko menceritakan kondisi di Tokyo yang saat ini memiliki sistem transportasi terpadu antara MRT dan moda transportasi lain, dan integrasi seperti ini sangat dibutuhkan bagi kota yang memiliki jumlah penduduk besar. "Tokyo telah dilengkapi dengan moda bus, kereta, subway yang telah komprehensif. Jadi, moda transportasi ini sangat penting bagi masa depan Jakarta," katanya. Untuk itu, Hiroto menyatakan bahwa JICA siap untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan MRT, terutama dalam memberikan konsultasi terkait dengan kelayakan proyek, membuat desain, serta membangun konstruksi. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan beban pinjaman dari JICA untuk pembiayaan proyek MRT senilai Rp15,7 triliun, yaitu sebesar 49 persen hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 51 persen dialokasikan sebagai penerusan pinjaman. Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menginginkan adanya studi kelayakan proyek MRT yang memadai sebagai syarat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila ingin mendapatkan keringanan beban biaya pinjaman. Skema beban biaya pinjaman dari JICA yang telah disepakati pada tahun 2005, menetapkan 42 persen hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 58 persen dialokasikan sebagai penerusan pinjaman. Akan tetapi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengajukan usulan skema pengurangan beban biaya baru, yaitu 40 persen dialokasikan sebagai penerusan pinjaman dan 60 persen merupakan hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dilakukan oleh Jokowi karena skema pembiayaan yang lama akan memberatkan anggaran subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan membebani masyarakat pengguna transportasi massal dengan harga tiket yang relatif tinggi. (*/jno)