Padang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kota Padang, Sumbar mengoptimalkan peranan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk mencegah dan mengantisipasi konflik yang terjadi saat pelaksanaan dan pascapilkada serentak Juni 2018.
"Pilkada merupakan suatu peristiwa yang berpotensi memunculkan reaksi tak terduga dari masyarakat, untuk itu peranan warga sangat dibutuhkan guna antisipasi," kata Kepala Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik Padang, Mursalim di Padang, Selasa.
Dia menjelaskan FKDM ini merupakan suatu kumpulan dari berbagai elemen masyarakat mulai tokoh masyarakat, elemen kampus, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh budaya yang memiliki peranan dalam antisipasi pada bencana.
Baik itu bencana secara fisik seperti alam, atau sosial yang timbul akibat adanya pergesekan pemikiran atau pendapat yang berujung perpecahan.
Semenjak dibentuk tahun lalu, FKDM bertugas menghimpun data dan informasi dari masyarakat kemudian mengomunikasikannya tentang adanya gejala konflik atau bencana tersebut.
Kemudian data atau aspirasi tersebut dianalisis dan didiskusikan untuk menjadi rekomendasi wali kota dalam menentukan keputusan.
"Jelang pilkada ini FKDM semakin ditingkatkan pertemuannya untuk membahas keamanan dan ketertiban peristiwa itu," ujar dia.
Partisipasi masyarakat dalam FKDM ini penting, sebab perpecahan atau konflik yang muncul harus dideteksi sejak dini untuk menghindari konflik yang lebih besar.
Meski tetap mengandalkan keamanan yakni Polisi dan TNI atau Pol PP, tetap saja peranan masyarakat sebagai sumber informasi penting.
Kombinasi ini yang akan memperkuat keamanan dan suasana kondusif baik sebelum, saat dan setelah pemilihan.
"Bagi Padang, peranan FKDM penting untuk mempertahankan sejarah," tambah dia.
Sejauh ini, lanjut dia setiap terjadi pemilu atau pilkada, partisipasi masyarakat telah membantu stabilitas di kota.
Terlebih saat ini kondisi di Padang dan seluruh Indonesia cukup stabil sehingga membutuhkan persatuan dan kesatuan mempertahankannya saat pilkada.
Meski saat ini peraturan ketat dalam pilkada telah diterapkan, tetap saja tindakan di belakang dan menyalahi aturan dari pendukung calon potensial terjadi.
"Maka dari itu dukungan masyarakat akan membantu kondusifnya pelaksanaan pilkada," katanya.
Sementara itu dalam pilkada Padang mendatang, dua pasangan calon memperebutkan menjadi wali kota dan wakilnya.
Kedua pasangan tersebut yakni Emzalmi-Desri Ayunda di nomor urut satu serta Mahyeldi-Hendri Septa di nomor urut dua.
Dari data KPU setempat telah ada 500 ribu lebih warga terdaftar sebagai pemilih tetap. (*)
