Mentawai prioritaskan pembangunan desa tertinggal

Mentawai, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengucurkan minimal 70 persen anggaran belanja sebagai prioritas pembangunan infrastruktur desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet pada acara workshop dan penandatanganan MoU percepatan pembangunan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat mengatakan pemkab Mentawai akan mengucurkan minimal 70 persen anggaran belanja diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Kita akan prioritaskan 70 persen anggaran belanja untuk desa yang memiliki kinerja yang baik serta memberikan peningkatan pembangunan, jadi ini semacam reward dalam bentuk penambahan anggaran di desa, kata Yudas Sabaggalet, Senin (11/12)

Menurut Yudas, penggunaan dana desa harus mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa atau tipologi desa.

"Tipologi desa ini harus menjadi acuan dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Mentawai terus berupaya untuk mengentaskan desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Kita berupaya agar masyarakat desa bisa menikmati infrastruktur dasar, seperti jalan poros desa, jalan produksi, jalan pertanian, jalan penghubung antara desa, sanitasi air bersih dan berbagai sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan," Kata Yudas.

Yudas Sabaggalet yang terpilih untuk memimpin Mentawai untuk kali kedua itu mengatakan, Pemkab Mentawai tetap memberikan prioritas pembangunan pada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Pada tahun 2018 diprioritaskan pembangunan desa meliputi berbgaia bidang pembangunan, termasuk juga dibidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan didukung kegiatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan juga melalui pelatihan, fasilitasi bantuan hukum masyarakat dan pelatihan di desa. (*)