Pariaman, (Antara Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), meminta dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh rumor politik terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di daerah itu.
"KPU cukup menyayangkan masih ada masyarakat mengeluarkan pernyataan politik yang kurang baik terutama di media sosial," kata Ketua KPU setempat Boedi Satria di Pariaman, Jumat.
Ia mengatakan ucapan dan lontaran tersebut pada umumnya tidak memiliki dasar yang jelas sehingga dinilai dapat mempengaruhi dan mengubah pola pikir masyarakat.
"Sebagai contoh ucapan di media sosial seperti kalimat politik tertentu yang belum teruji kebenarannya namun diakhiri," kata bapak itu.
Kalimat "kata bapak itu" katanya, tidak jelas namun dapat menggiring asumsi masyarakat ke arah lain.
Menurutnya hal seperti itu tidak baik dalam membangun demokrasi bagi masyarakat karena cenderung mengarah dan mengiring opini ke arah tertentu.
"Kita berharap masyarakat lebih cerdas dan teliti dalam menggunakan media sosial agar menjadi agen demokrasi yang bermanfaat bagi semua pihak," katanya.
Ia mengatakan beberapa waktu sebelumnya pihak KPU juga pernah meluruskan pandangan yang keliru terkait Pilkada Pariaman kepada salah seorang pengguna media sosial.
"Kita tidak ingin ada gesekan muncul di tengah masyarakat, oleh karena itu langsung diberikan pemahaman agar tidak menimbulkan asumsi lain," ujarnya.
Ia menjelaskan berbeda dan memiliki pandangan lain terkait Pilkada ditingkat masyarakat lumrah terjadi, namun bukan berarti harus menimbulkan persoalan baru yang dapat memecah belah.
Selain itu kata dia, masyarakat yang cenderung menimbulkan spekulatif politik tersebut dinilai hanya mencari popularitas saja.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyatakan pelaksanaan Pilkada serentak pada empat kota di provinsi itu 2018 harus tetap mengedepankan rasa "badunsanak" atau persaudaraan sehingga hasilnya tidak mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat.
"Beberapa kali pelaksanaan Pilkada di Sumbar selalu berjalan dengan baik. Hal ini harus bisa dipertahankan," kata dia.
Menurut dia panasnya pelaksanaan Pilkada di daerah lain, terutama di Jakarta beberapa waktu lalu telah menjadi perhatian hampir semua masyarakat di Indonesia, termasuk Sumbar.
Hal itu mungkin juga menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin "bermain" pada Pilkada di Sumbar. Tetapi ia yakin itu tidak akan berhasil karena banyak perbedaan antara Pilkada di DKI dan Sumbar.
"Sumbar dan DKI beda. Wacana politiknya juga berbeda," ujar dia.
Apalagi penyelenggara pemilu dan pihak keamanan selalu melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada di daerah. Hasilnya dijadikan pedoman untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada selanjutnya.
Pada 2018, empat kota di Sumbar melaksanakan Pilkada masing-masing Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman dan Sawahlunto. (*)
