Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyari mengatakan dirinya akan mendalami bagaimana kemampuan Komjen Pol Budi Gunawan mengkoordinasikan intelijen nasional, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN pada Rabu.
"Sesuai UU Intelijen Negara disebutkan bahwa semua lembaga intelijen tunduk di bawah koordinasi BIN. Karena itu kami ingin mendalami bagaimana Pak BG ke depan melakukan tugas tersebut," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, penekanan koordinasi yang baik itu bertujuan agar lembaga intelijen mampu menghadapi ancaman dan tantangan.
Selain itu menurut dia, hal itu dibutuhkan karena BIN merupakan "mata" dan "telinga" bangsa Indonesia yang bertugas mendeteksi dan mengantisipasi segala ancaman.
"Selama ini koordinasi sangat kurang karena masing-masing (intelijen) berjalan sendiri ketika di lapangan," ujarnya.
Politikus PKS itu menjelaskan dirinya juga akan mendalami bagaimana kemampuan manajerial BG menjadi pemimpin di institusi BIN.
Dia menilai, latar belakang BG dari Kepolisian tidak akan menciptakan gap atau jarak di internal BIN karena diyakini bisa mengkoordinasikan kerja intelijen dengan bawahannya.
"Gap militer dan kepolisian diharapkan tidak berpengaruh terhadap kerja Pak BG ke depan. Sosok BG bisa koordinasikan bawahannya yang berlatar belakang militer," katanya.
Abdul Kharis Almasyhari mengatakan uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN akan dilaksanakan Rabu (7/9) dan berlangsung tertutup.
"Kami tadi sudah melakukan rapat internal komisi dan memutuskan uji kelayakan calon Kepala BIN dilaksanakan besok (Rabu, 7/9) pukul 10.00 WIB dan disepakati berlangsung tertutup," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (6/9).
Dia menjelaskan, pertimbangan uji kelayakan berlangsung tertutup karena banyak hal-hal strategis yang berkaitan dengan intelijen, sehingga tidak mungkin dibuka untuk publik.
Menurut dia, atas pertimbangan itu maka rapat internal Komisi I DPR memutuskan bahwa uji kelayakan akan berlangsung tertutup. (*)
Berita Terkait
DPR: LKBN antara harus netral dalam pemberitaan pemilu
Senin, 18 Maret 2019 16:33 Wib
Legislator dukung penuh aksi damai untuk kemerdekaan Palestina
Jumat, 11 Mei 2018 9:20 Wib
Legislator: RTRI jawab tantangan penyiaran publik
Selasa, 6 Februari 2018 19:44 Wib
DPR Apresiasi Pemerintah Kirimkan Nota DiplomatikTerkait Penolakan AS
Senin, 23 Oktober 2017 11:40 Wib
DPR Pertanyakan Penolakan AS Terhadap Panglima TNI
Senin, 23 Oktober 2017 9:45 Wib
DPR Berharap Ketegangan Arab-Qatar Segera Selesai
Selasa, 13 Juni 2017 10:25 Wib
DPR: Indonesia Dorong Asean Akhiri Konflik Rohingya
Kamis, 24 November 2016 13:14 Wib
Komisi I Fokus Selesaikan Dua Agenda Penting
Selasa, 15 November 2016 8:52 Wib