Puncak Acara Sail Selat Karimata 15 Oktober

Jakarta, (Antara Sumbar) - Puncak kegiatan layar "Sail Selat Karimata" 2016 akan digelar pada 15 Oktober 2015 di empat provinsi di Kalimantan Barat, Jambi, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Dalam rapat koordinasi perdana Sail Selat Karimata 2016 dengan kepala daerah penyelenggara dan Menteri Perindustrian Saleh Husin di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Kamis, rangkaian acara utama pelayaran itu terdiri atas empat kegiatan.

"Pertama, seminar nasional tentang kemaritiman di Jambi pada 25 Agustus 2016. Kedua, puncak acara di Kabupaten Kayong Utara, Kalbar pada 15 Oktober. Ketiga, Festival Belitung pada 22 Oktober 2016 dan keempat Festival Bahari Kepri pada 28 Oktober 2016," kata Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin.

Safri menjelaskan, rangkaian kegiatan pelayaran akan diluncurkan pada 1 Juni mendatang diiringi dengan pameran potensi daerah dan atraksi budaya dari empat provinsi.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang berperan sebagai Ketua Panitia Pengarah Sail Selat Karimata 2016 mengatakan kegiatan kali ini harus memberikan warna dan semangat baru serta dampak nyata terhadap masyarakat.

"Sesuai permintaan Presiden, kami tidak ingin ini hanya jadi 'event' saja. Kami ingin ada manfaat sebelum dan sesudah acara untuk masyarakat dan pembangunan yang lebih terkoordinasi," ujarnya.

Menurut mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, perlu ada upaya terkoordinasi untuk mempercepat pembangunan wilayah sekitar lokasi pelayaran.

"Saya ingin ada hal konkrit di mana rakyat bisa ikut merasakan misalnya perbaikan pelabuhan, jalan, pasar, air dan lainnya. Itu gunanya pertemuan seperti ini. Agar ada yang bisa dirasakan rakyat setelahnya," katanya.

Sail Selat Karimata 2016 memasuki tahun ke delapan sejak digelar 2009 lalu. Selain mendongkrak pariwisata di wilayah sekitar, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan setempat.

Kemenko Kemaritiman menjadi Ketua Panitia Pengarah Sail Karimata 2016, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Pusat. (*)