Banyak Guru di Sawahlunto Belum Kuasai IT

Sawahlunto, (AntaraSumbar) - Masih banyak guru di Kota Sawahlunto yang belum menguasai bidang Informasi Teknologi (IT), kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat, Marwan.

"Kelemahan tersebut menyebabkan sebagian besar guru-guru tersebut terkendala saat menghadapi uji kompetensi ketika ingin mendapatkan sertifikasi," katanya di Sawahlunto, Rabu.

Menurutnya, dari jumlah keseluruhan guru yang berjumlah 1.351 orang, tercatat baru 50 persen atau 634 orang yang memiliki sertifikasi mengajar.

Dia menambahkan rendahnya pencapaian angka sertifikasi tersebut juga dipicu adanya perubahan-perubahan aturan terkait persyaratan dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

"Akibatnya sering terjadi ketidakcocokan hasil penilaian antara tim Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan tim Asesor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat," sebutnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, lanjut dia, pihaknya sudah memberi serangkaian kegiatan pelatihan-pelatihan bagi seluruh guru yang akan mengikuti uji kompetensi, yang didanai dari dana APBD Kota Sawahlunto melalui Bidang Program Disdikpora setempat.

Adapun kendala lain yang dihadapi pihaknya dalam urusan sertifikasi guru adalah pemenuhan jam mengajar bagi guru yang sudah bersertifikasi, salah satunya disebabkan tidak meratanya dasar keilmuan yang dimiliki para guru tersebut serta jumlah sekolah yang dinilai masih terlalu sedikit.

"Kami terpaksa harus membagi jumlah pelajar dalam satu kelas agar masing-masing guru bisa memenuhi kewajiban mengajar sebanyak 24 jam dalam seminggu," kata dia.

Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi I DPRD Sawahlunto, Jhonni Warta meminta seluruh pihak terkait agar menjadikan masalah peningkatan kualitas dan profesional guru di kota itu sebagai perhatian utama.

"Harus ada upaya yang jelas dan terukur dalam memenuhi hak-hak guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi dan lain sebagainya demi meningkatkan kualitas pendidikan di Sawahlunto," kata dia.

Menurutnya, pihak DPRD setempat sering menerima keluhan terkait adanya guru yang tidak bisa menerima tunjangan profesi karena tidak bisa memenuhi target jam mengajar.

"Fakta ini cukup membingungkan karena dari pemaparan-pemaparan oleh para pejabat bidang pendidikan di segala tingkatan, selalu diungkapkan tentang masih kurangnya tenaga pengajar yang menyebabkan beberapa sekolah terpaksa harus merekrut tenaga pengajar sukarela dan honorer," kata dia. (*)