Logo Header Antaranews Sumbar

BPS Sumbar: Mayoritas Pengangguran Terbuka Lulusan SMK

Jumat, 6 November 2015 10:13 WIB
Image Print

Padang, (Antara) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, mencatat tingkat pengangguran terbuka di daerah ini periode Agustus 2015 didominasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).


Kepala BPS setempat, Yomin Tofri di Padang, Jumat, menjelaskan sebagian besar pengangguran terbuka merupakan lulusan SMK yakni sebesar 13,32 persen dari 161,56 ribu orang pengangguran terbuka saat ini.

Setelah itu disusul tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 12,30 persen. Sedangkan lulusan Sekolah Dasar (SD) hanya tercatat 2,98 persen dari total pengangguran terbuka.

Memang terjadi lonjakan pengangguran pada lulusan SMK-SMA. Lulusan SD dan tingkat universitas justeru mengalami penurunan, jelasnya.

Data BPS mengungkapkan, jumlah pengangguran terbuka di Sumbar pada Agustus tahun ini meningkat 6,80 persen dibandingkan posisi Februari.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2014, juga terjadi lonjakan pengangguran yang mencapai 6,50 persen.

Tingginya jumlah pengangguran terbuka akibat terjadinya penurunan jumlah tenaga kerja, utamanya di sektor jasa kemasyarakatan sebesar 42,97 ribu orang atau 10,26 persen.

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pertambangan, listrik dan gas sebanyak 8,80 ribu orang atau 18,56 persen dan sektor jasa keuangan 1,42 ribu orang atau 1,45 persen.

Sementara di lain sisi, hingga kini belum terlihat adanya pertumbuhan lapangan kerja baru, utamanya sektor formal, tuturnya.

Terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar, Muzakir Aziz mengatakan naiknya angka pengangguran dikarenakan minimnya kemampuan tenaga kerja, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Untuk itu diperluakan upaya peningkatan kualitas dan kemampuan angkatan kerja. Dengan demikian, lulusan SMK-SMA dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.

Seharusnya peranan Balai Latihan Kerja (BLK) itu ditingkatkan untuk mendidik angkatan kerja. Apalagi Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebutnya.

Lebih dari itu, pemerintah daerah juga harus menggencarkan program sertifikasi profesi dengan membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Saat ini tenaga kerja di Sumbar yang telah memiliki sertifikasi keahlian hanya di sektor perhotelan. Sedangkan di sektor lainnya masih relatif kecil. (*)



Pewarta:
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026