Logo Header Antaranews Sumbar

Puluhan Pedagang Pasar Pariaman Demo di DPRD

Kamis, 26 Maret 2015 17:59 WIB
Image Print

Pariaman, (Antara) - Puluhan pedagang kaki lima Pasar Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), menggelar unjukrasa di depan kantor DPRD setempat, Kamis. Aksi protes dilakukan karena pedagang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman untuk kembali memindahkan para pedagang dari terminal Jati ke terminal Muaro atau Pasar Pariaman. Salah seorang pedagang, Zaimarni di Pariaman, Kamis, mengaku mengalami kerugian besar sejak Angkutan Pedesaan (Angdes) tidak masuk lagi ke terminal Muaro. "Kami sudah hampir sebulan tidak bisa mendapatkan laba dari penjualan kami, sejak Angdes dan sebagian pedagang dipindahkan ke terminal Jati saat itulah pendapatan kami turun drastis. Bayangkan saja selama tiga jam kami berdagang hanya memperoleh Rp3.000 saja. Besok rencana kami ingin menutup warung karena sudah tidak memungkin kan lagi," kata dia. Ia mengatakan, sejak angdes tidak masuk ke terminal Muaro, Pasar Pariaman menjadi sepi pengunjung karena biasanya masyarakat dari Kabupaten Padangpariaman seperti dari Sungai Limau, Sungai Geringging. Selain itu, ia menyebutkan, alasan masyarakat dari Padangpariaman tidak ke pasar karena harus menambah ongkos ke terminal Muaro. Ia mengatakan, biasanya para penumpang dari luar kota satu kali saja mengeluarkan ongkos transportasi, tapi sejak angdes tidak beroperasi masyarakat terpaksa mengeluarkan ongkos dua kali untuk pergi ke pasar Pariaman. "Karena itulah masyarakat malas pergi ke pasar Pariaman," katanya. Ia berharap pemkot setempat memindahkan kembali para pedagang ke pasar semula dan mengizinkan angdes masuk ke Terminal Muaro agar para pengunjung dari daerah Kabupaten Padangpariaman mau kembali berkunjung ke sana agar pasar di daerah itu kembali normal. "Kami akan terus mengadakan aksi demo sampai ada kejelasan pasti dari pemkot. Apabila tidak dihiraukan kami akan mengadakan demo yang lebih besar lagi ke kantor DPRD," jelasnya. Menurutnya kebijakan yang dilakukan oleh wali kota tidak memikirkan para pedagang kecil. Ia beranggapan setempat hanya memikirkan bagaimana kota itu hanya bersih dan teratur saja. "Harusnya wali kota juga mempertimbangkan kami, walaupun kami tahu niat wali kota sangat baik tapi harus mempertimbangkan keadaan kami," katanya. Sementara itu Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Pariaman, Romi Rusli berharap angdes yang sudah mogok beberapa minggu ini agar kembali diizinkan masuk ke terminal Muaro sehingga kebutuhan para pedagang dan pasar kembali normal. "Sejak angdes mogok hampir 80 persen pedagang mengalami kerugian dari hari biasanya," katanya. Ia pun berharap Perwako dicabut karena dianggap merugikan masyarakat kecil. "Contohnya saja para pedagang buah yang mengalami kerugian besar karena daganganya membusuk tidak ada yang membeli. Anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman, Hamdani, menyebutkan menerima secara langsung keluhan dari para masyarakat khusnya para pedagang. "Kami akan berusaha sebisa mungkin melakukan mediasi dengan wali kota guna membahas serta mengkaji ulang efek dari Perwako yang dilahirkan. Saran dan permintaan masyarakat akan kami proses secepatnya setelah para pimpinan ada di tempat, barulah kami lakukan evaluasi dari tuntutan yang diajukan," katanya. Ia pun menjelaskan akan melakukan pemanggilan pada intansi terkait dalam kisruh ini sehingga masalah ini tidak berlarut. Pihaknya pun berjanji akan mengkaji ulang dengan pemkot, tapi tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. "Perlu diketahui bersama sebelumnya sudah ada tujuh butir kesepakatan antara pihak pemkot dengan Kabupaten Padangpariaman terkait hal ini," katanya. (*/cpw11)



Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026