Saat
kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri
Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sinarta Sembiring SH, tidak membayangkan
bakal ditempatkan di salah satu pulau terluar di Sulawesi Utara
tersebut, namun kini dia justru mengagumi pulau kaya potensi tersebut.
"Kabupaten
Sangihe berpotensi untuk maju, punya potensi perikanan, lautnya luas,
terdapat kebun pala, cengkih dan kopra," ujar pria asal Brastagi,
Sulawesi Utara, yang dipromosikan ke Kepulauan Sangihe pada 2009 lalu
atau sudah tiga tahun lebih mendiami pulau tersebut.
Ada tiga kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara yakni Kabupaten Sitaro
yang terdiri dari tiga kepulauan masing-masing Pulau Siao, Tahulandang
dan Pulau Biaro. Kabupaten dengan ibukota Ondong tersebut paling dekat
dengan Manado dibandingkan kepulauan lainnya.
Kemudian
Kabupaten Sangihe dengan ibukota Tahuna. Talaud memiliki 145 pulau, 30
pulau diantaranya berpenghuni. Salah satu pulau tersebut adalah Pulau
Marore yang dekat dengan Filipina. Di pulau tersebut juga disiagakan TNI
yang bertugas secara bergiliran.
Selanjutnya adalah Kabupaten Talaud dengan ibukota Melonguane. Di
ibukota kabupaten tersebut terdapat lapangan pesawat terbang perintis
seperti halnya Tahuna. Sedangkan pulau yang berbatasan dengan Filipina
adalah Pulau Miangas. Di pulau tersebut juga disiagakan TNI secara
bergiliran.
Perjalanan
menuju Tahuna dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara, ditempuh
selama 11 jam perjalanan. Keberangkatan kapal hanya tiap Senin, Rabu dan
Jumat. Sedangkan penerbangan dengan menggunakan pesawat, Wing, ke
Tahuna dan Melonguane, hanya seminggu sekali.
Sinarta Sembiring tidak hanya ditunjuk menjadi Kepala Kejari Tahuna namun juga mengepalai Kejari Cabang Siau.
Menceritakan
pengalamannya meniti karir di kejaksaan, Sinarta mengatakan lulus
kuliah 1988 dirinya masuk ke kejaksaan agung sebagai staf tata usaha
(TU) selama satu tahun.
Pada
1991 dia mengikuti pendidikan jaksa, kemudian pada September 1991 dia
ditugaskan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga 1994, lantas
pindah sebagai Kasubsi Pitsus Kejari Tenggarong, Kalimantan Timur.
Pada 1997 dipindah ke Kejari Tanah Grogot, Kalimantan Timur, hingga
1999, kemudian pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi hingga
2005. Di dua tempat tersebut Sinarta jabatannya sama sebagai Kasi Intel.
Kemudian pada 2005 menjadi jaksa pengacara negara di Kejaksaan Tinggi,
Sumatra Utara. Disini dia menjadi pengacara BUMN sejumlah PTPN,
diantaranya menangani pencurian kelapa sawit. Tugas tersebut dia jalani
hingga 2008.
Setelah
itu Sinarta dipindah sebagai Kepala Tata Usaha di Kejaksaan Tinggi
Ambon, baru setelah itu pindah ke Kejaksaan Negeri Tahuna.
Selama pindah ke berbagai tempat semua keluarganya ikut serta termasuk
saat ke Tahuna, kecuali anak sulungnya yang saat ini sedang belajar di
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
Anak nomor dua saat ini kelas III SMA Katholik Rex Mundi, Manado. Di sekolah dia diasramakan.
Anak
nomor tiga yang sekolah di Tahuna bahkan meraih prestasi membanggakan.
"Anak saya nomor dua, Jose Basita, juara satu SD Katholik Tahuna.
Kemudian berhasil menjadi juara dua siswa teladan Sulawesi Utara,"
ujarnya.
Taat hukum
Kejaksaan
Negeri Tahuna saat ini hanya memiliki tujuh orang jaksa yang berasal
dari luar Kepulauan Sangihe. Sedangkan tenaga administrasi berasal dari
daerah setempat.
"Ada jaksa yang sudah lima tahun dinas di Sangihe dan hingga saat ini
belum pindah. Persoalannya bukan nggak mau pindah, tetapi mencari
penggantinya belum ada. Kalau sudah jenuh dimarahi juga ndak mempan.
Karena itu bagaimana membuat mereka betah," kata Sinarta.
Kalau ada yang benar-benar jenuh mereka akan rela kehilangan jabatan asalkan bisa kembali ke daerah asalnya.
Menurut
Sinarta, idealnya Tahuna memiliki 15 orang jaksa mengingat banyaknya
perkara yang mesti ditangani belum termasuk fungsi penyuluhan hukum.
"Perkara pidana umum 180 setahun, perikanan 60 perkara dan perkara korupsi tahun lalu sebanyak enam orang," katanya.
Hingga saat ini belum ada insentif khusus bagi jaksa yang ditugaskan di daerah perbatasan seperti guru atau TNI.
Dengan kondisi daerah yang wilayahnya terdiri banyak kepulauan, dalam
penanganan perkara butuh perjuangan, apalagi kalau perkaranya di Pulau
Saranggani dekat Pulau Marore, yang memerlukan perjalanan dua jam
melalui laut.
"Kalau tempatnya jauh, manggil saksi repot, namun yang lebih repot
manggil terdakwa. Tempatnya jauh kalau ndak ditahan repot. Namun
berdasarkan pengalaman selama ini warga Sangihe taat hukum. Belum pernah
ada yang melarikan diri," katanya bangga.
Sinarta mengatakan orang Sangihe patuh terhadap hukum sehingga kalau dipanggil kejaksaan pasti datang.
"Yang menimbulkan masalah kadang adalah kalau mendatangkan saksi
kemudian minta biaya, menurut undang-undang memang ongkos saksi
dibiayai, namun anggarannya belum ada. Kalau mereka minta ya kami mesti
kasih," katanya.
Sepanjang
karir perjalanannya sebagai jaksa, dia merasakan ketenangan bertugas di
Tahuna dan Sitaro. "Terus terang selama bertugas di Ambon dan Medan
saya banyak stress, di Tebing Tinggi saya pernah didatangi massa 250
orang," katanya.
Kalau menangani sidang Tipikor, Sinarta harus membawa perkara ke Manado sehingga menyita waktu dan biaya.
Selama
bertugas di Tahuna tidak semua Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
sempat mengunjungi daerah perbatasan. "Kajati sekarang saja, Pak Artana,
yang sempat kunjungan kerja ke Tahuna," katanya.
Selain hambatan transportasi antar pulau yang merepotkan, persoalan
teknologi komunikasi di daerah perbatasan juga menjadi masalah.
"Komunikasi via handphone sering bermasalah, hanya sms saja yang bisa.
Sebenarnya di Tahuna ada BTS, namun karena geografisnya ndak mendukung
sering gangguan. Operator tidak mau investasi kalau pelanggannya
terbatas," katanya.
Sinarta
juga memuji kerukunan umat beragama di Sangihe, kalau ada hari raya
ketupat di Tidore, umat Kristen ikut merayakannya, demikian pula saat
Natal umat Islam juga saling membantu.
"Stateless"
Saat ini di salah satu pulau wilayah Filipina terdapat sekitar 50 ribu
warga Sangir atau Sangihe, namun mereka tidak memiliki identitas warga
negara Filipina dan mereka selalu mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) yang
diselenggarakan pemerintah RI.
"Mereka kalau mencari ikan sampai ke Sangir, karena merasa Sangir itu
laut mereka, karena itu mereka ditangkap Lanal dan kepolisian karena
ilegal fishing, sedangkan Konjen Filipina sendiri menganggap mereka
bukan warga negara Filipina," ujar Sinarta Sembiring.
Menurut
catatan Kejari Tahuna, pada 2011 terdapat 60 perkara penangkapan ikan
secara ilegal yang dilakukan nelayan tanpa kewarganegaraan atau
"stateless" tersebut.
Sesuai Undang-Undang Perikanan, kapal nelayan yang berbobot dibawah
enam gross ton bebas menangkap ikan sehingga para nelayan tersebut
dikategorikan tidak mempunyai izin menangkap ikan.
"Penanganan
perkara ilegal fishing 2011 sudah selesai kapal yang ditangkap dilelang
dan uangnya masuk ke kas negara. Kalau nelayan tidak bisa menunjukkan
kapal yang ditangkap milik orang Indonesia maka mereka langsung
ditangkap," katanya.
Menurut
Sinarta saat Pemilu para nelayan tersebut dikategorikan pemilih luar
negeri sehingga hasil coblosan tersebut dimasukkan ke DKI Jakarta.
Terkait
pemberdayaan nelayan di wilayah Sangihe, Sinarta Sembiring mempunyai
gagasan sebaiknya pemerintah setempat mendirikan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI).
"Kalau ada TPI saat pulang mencari ikan, nelayan bisa menjualnya ke
tempat tersebut. Kalau ikan dijual ke luar daerah dikenakan retribusi
lima persen. Sekarang ini kalau mereka menjual ke Filipina harganya
lebih mahal," katanya.
Kalau semua nelayan Sangihe terdaftar di TPI dan mereka menjual di
tempat tersebut pemerintah daerah akan mendapatkan uang, kemudian
nelayan juga terlindungi.
"Kalau ada operasi TNI AL di laut tinggal lihat daftarnya saja, mereka
masuk daftar tidak. Kalau ndak masuk daftar ditangkap saja," katanya.
Berita Terkait
Kesal dimintai jatah uang bulanan, pengusaha dalangi penyiraman air keras ke wajah wartawan
Senin, 2 Agustus 2021 13:51 Wib
Tifatul Sembiring optimistis Mahyeldi menangi pilgub Sumbar
Jumat, 20 November 2020 17:39 Wib
Disebut diusung sebagai calon Wali Kota Medan, Tifatul Sembiring tersenyum
Kamis, 14 November 2019 15:41 Wib
PKS tegaskan sikap tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf
Sabtu, 3 Agustus 2019 15:23 Wib
Identitas tiga prajurit TNI yang meninggal dalam kontak tembak dengan KKB
Kamis, 7 Maret 2019 19:28 Wib
UKM pariwisata dan ekonomi kreatif diyakini akan berkembang pesat
Senin, 14 Januari 2019 11:08 Wib
PEMERIKSAAN PERDANA HENDRIKO SEMBIRING
Selasa, 27 November 2018 22:14 Wib
Tifatul Sembiring: Umat Islam Harus Peduli Sesama
Senin, 12 September 2016 12:43 Wib