Pariaman (ANTARA) - Pemerintah DKI Jakarta melalui BUMD Food Station Tjipinang Jaya menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) dalam pengadaan beras guna memenuhi kebutuhan pangan di ibu kota negara tersebut. 

"DKI Jakarta tidak punya lahan, Jakarta hanya mungkin punya fiskal," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menyaksikan penandatangan kerjasama tersebut di Pariaman, Senin. 

Untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Jakarta, lanjutnya pihaknya harus menjalin kerjasama dengan beberapa daerah di Indonesia guna memenuhi pangan salah satunya beras. 

Ia menyebutkan kebutuhan beras ibu kota negara tersebut setiap bulannya mencapai 80 ribu ton. Belum lagi ikan dan berbagai komoditas pangan lainnya, lanjutnya. 

Oleh karena itu, kata dia Jakarta akan menerima berbagai komoditas pangan yang diproduksi oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia, termasuk Sumbar yang dikenal memproduksi banyak komoditas pangan. 

"Untuk hari ini (kerjasama dengan Pariaman) masih beras namun jika ada cabai atau komoditas lainnya kami terima. Jakarta memerlukan 'support' (dukungan) dari pemerintah daerah manapun yang mungkin bisa dijalin kerjasama," ujarnya. 

Ia menyampaikan Jakarta mendatangkan banyak komoditas pangan mulai dari garam hingga sapi. Bahkan, lanjutnya daerah itu harus mendatangkan hampir 15 ribu ekor sapi setiap periode.

"Kalau di sini bisa budidaya (sapi) kenapa tidak kita bisa melakukan itu (kerjasama)," ujar dia. 

Ia berharap dengan kerjasama tersebut tidak saja dapat mendukung swasembada pangan namun juga meningkatkan ketahanan pangan dan  perekonomian petani di Pariaman.

Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan kerjasama tersebut akan berdampak besar terhadap sektor pertanian daerah itu. 

"Jadi segala bentuk produk pertanian akan kami kirim kepada Jakarta," kata dia. 

Ia menyampaikan pihaknya juga akan menjajaki kerjasama lainnya dengan DKI Jakarta salah satunya dari sektor pariwisata. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Pariaman dengan DKI Jakarta tersebut sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat.