Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pemulihan daerah tersebut pasca mengalami bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa bulan lalu.
"Kami berharap dukungan dari BNPB melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, agar proses pemulihan pascabencana di Padang Pariaman dapat berjalan lebih cepat," kata John Kenedy Azis di Parik Malintang, Selasa.
Ia mengatakan dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat melalui BNPB dibutuhkan daerah itu mengingat sejumlah wilayah di Padang Pariaman sebelumnya terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang merusak infrastruktur serta mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Hal tersebut, lanjutnya menunjukkan Pemkab Padang Pariaman masih membutuhkan intervensi anggaran dari pusat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak agar kembali normal.
Ia menyampaikan selain memperjuangkan infrastruktur rusak akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir 2025 lalu Pemkab Padang Pariaman juga terus berupaya mendapatkan dukungan dari BNPB untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat guna pembangunan kembali Jembatan Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung yang ambruk beberapa tahun lalu.
Hal tersebut karena jembatan tersebut merupakan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi mobilitas dan ekonomi masyarakat setempat.
Diketahui pembangunan Jembatan Sikabu direncanakan mulai dikerjakan tahun ini sehingga dukungan pendanaan pusat diharapkan Pemkab setempat agar rencana tersebut terealisasi.
John menyampaikan dalam upaya percepatan pemulihan daerah pascabencana tersebut dirinya bersama organisasi perangkat daerah di Padang Pariaman melakukan audensi dengan sekretaris BNPB pada Senin (9/3).
Pada saat tersebut, lanjutnya BNPB menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Diketahui akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa bulan lalu Padang Pariaman mengalami kerugian sebesar Rp5 triliun dan mengajukan dana perbaikan infrastruktur kepada pemerintah pusat sekitar Rp3,2 triliun.
Namun sebelum bencana tersebut terjadi Padang Pariaman dikabarkan akan mendapatkan anggaran miliaran rupiah dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana.