Painan (ANTARA) -
Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi distribusi pendapatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat semakin merata dalam tentang waktu 5 tahun terakhir.
Masyarakat kelompok ekonomi lemah makin banyak menikmati kue pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai indikator ketimpangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan menengah ke bawah kian tipis.
"Kini semakin banyak penduduk ekonomi menengah ke bawah yang ikut merasakan pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Kepala BPS Pesisir Selatan Hendra Septia Deza di Painan, Kamis 26 September.
Bank Dunia mengukur distribusi pendapatan melalui pendekatan pengeluaran dengan membagi tiga golongan, yakni 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah, 40 persen berpenghasilan menengah dan 20 persen berpenghasilan tinggi.
BPS pada 2023 mencatat sebesar 27,18 persen pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona itu kini telah dinikmati kelompok masyarakat dengan golongan ekonomi rendah.
Angka itu lebih tinggi sejak 2018 yang hanya di kisaran 24 persen-25 persen saja. Di lain sisi 40 persen masyarakat ekonomi menengah berfluktuasi dengan trend menurun dari 39,39 persen, menjadi 38,69 persen.
Hendra melanjutkan kecenderungan menurun itu juga turut dirasakan kelompok masyarakat ekonomi tinggi dari kisaran 36 persen pada 2018 kini hanya tercatat sebesar 35 persen saja.
Berdasarkan pertimbangan Bank Dunia trend kondisi ketimpangan pendapatan seperti di Pesisir Selatan merupakan kecenderungan menuju ke arah yang lebih baik.
Semakin tipisnya ketimpangan adalah sebuah pertanda suksesnya pemerintah kabupaten dalam mendistribusikan kesejahteraan pada seluruh lapisan ekonomi masyarakatnya.
Secara terpisah Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Hadi Susilo mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperluas kesempatan masyarakat ekonomi lemah mendapatkan kue pertumbuhan.
Komitmen itu sejalan dengan salah satu tujuan kemerdekaan bangsa dan berdirinya negara Indonesia, yakni mewujudkan kesejahteraan umum melalui pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar.
Mendekatkan masyarakat pada pendidikan lewat program gratis biaya sekolah sesuai jenjang pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten.
"Memperluas cakupan jaminan layanan kesehatan, utamanya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu," jelasnya.
Pemerintah kabupaten menurutnya optimis dengan pendidikan dan taraf kesehatan yang lebih baik, masyarakat kelompok ekonomi lemah lebih berpeluang untuk bisa sejahtera.