Jakarta, (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Polri untuk mengawal pendistribusian barang-barang logistik Pemilu 2014. "Sudah buat nota kesepahaman (MoU) awal tahun 2013, kegiatan yang akan dikerjakan bersama yakni pengawalan distribusi, pencetakan logistik," kata Ketua KPU Husni Kamil di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2014, pelelangan barang dan jasa akan dilakukan pada November - Desember 2013. Sedangkan pada pertengahan Januari 2014 proses produksi sudah dimulai dan diperkirakan memakan waktu sebulan. Ia menjelaskan bahwa distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil akan diprioritaskan. Dia menambahkan ditargetkan pendistribusian logistik ke seluruh wilayah di Indonesia telah rampung pada akhir Februari 2014 sehingga KPU kabupaten/ kota selanjutnya bisa mulai memilah logistik yang sesuai standar mutu. "Bagi yang tidak sesuai mutu, perusahaan masih punya waktu untuk produksi dan distribusi. Semoga pertengahan Maret 2014 selesai," katanya. Ia menjelaskan untuk daerah yang sulit dijangkau, seperti di Papua, pendistribusian logistik menggunakan moda transportasi pesawat. Sementara untuk distribusi di Kabupaten Lebak, Badui, kemungkinan didistribusikan melalui jalan darat karena masyarakat adatnya tidak memperbolehkan adanya moda transportasi. KPU mengalokasikan 24 persen dari total anggaran tahun 2013 untuk pengadaan logistik Pemilu 2014. "Untuk pengadaan logistik secara keseluruhan, kami mengambil biaya 24 persen dari total anggaran," kata Komisioner KPU Arief Budiman. Untuk tahun 2013, KPU mendapat anggaran dari Pemerintah sebesar Rp1,8 triliun. Pengadaan logistik tersebut antara lain untuk memproduksi kertas surat suara, tinta, kotak suara, bilik suara serta perlengkapan lain. Untuk masing-masing tempat pemungutan suara diperlukan dua bilik suara dan empat kotak suara, yaitu untuk DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota. "Sedikitnya ada 500 ribuan TPS, sehingga setidaknya ada 2 juta kotak suara," tambah Arief. (*/sun)