Mendagri bakal gandeng Kementerian terkait untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Tanah Datar

Batusangkar (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian menyebut bakal menggandeng kementerian terkait untuk percepatan pemulihan pasca bencana di Tanah Datar.

"Kabupaten Tanah Datar memang menjadi salah satu perhatian utama kita dalam bencana ini. Kita akan ajak kementerian terkait bersama mengatasinya," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pasca Bencana di Wilayah Sumbar secara Virtual Zoom Meeting Jum'at, (9/1)

Dia mengatakan apa yang disampaikan Bupati Tanah Datar dalam rapat tersebut sudah menjadi catatan dan segera akan di bawa ke rapat selanjutnya bersama kementrian lainnya.

Dia menekankan kesiapan dan kevalidan data menjadi hal penting yang harus dipersiapkan sehingga langkah-langkah strategis bisa segera dilakukan.

"Saya minta kepada pemerintah kabupaten kota yang terdampak, segera menyampaikan data-data tentang ini dengan lengkap dan valid, sehingga kita segera lakukan langkah penanganan selanjutnya," kata dia.

Bupati Tanah Datar Eka Putra, mengatakan terkait kondisi terkini pasca bencana di wilayah Kabupaten Tanah Datar sangat berharap bantuan serta penanganan dari Pemerintah Pusat.

Dia menjelaskan kondisi di lapangan saat ini, ada enam unit sarana pemerintahan yang rusak, terdiri dari empat unit kantor Wali Nagari (desa), satu unit kantor Wali Jorong, dan satu unit kantor cabang Perusahaan Umum Daerah PDAM yang rusak.

Selain itu, sarana layanan publik, seperti fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan juga kondisi akses darat, kondisi ekonomi sosial masyarakat juga terdampak bencana.

Diantaranya satu unit Puskesmas, lima unit sekolah dasar (SD), tiga unit sekolah menengah pertama (SMP), lima unit PAUD, dua unit TK, tiga unit Pondok Pesantren, 145 unit UMKM, lima objek wisata dan tiga Home Stay.

"Sedangkan akses darat ada 21 ruas jalan kabupaten, 12 ruas jalan nagari, satu ruas jalan provinsi dan satu ruas jalan nasional. Ini semua tentu butuh dukungan dari pemerintah pusat," jelas Bupati.