Sawahlunto (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Solok dan Pemkot Sawahlunto, Sumatera Barat bersinergi dalam meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat kini semakin mudah dan cepat dalam mengurus maupun memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).
Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Solok Eva Kurnia Sari, di Sawahlunto, Rabu menyampaikan salah satu terobosan meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mengakses JKN KIS adalah dengan menyediakan pelayanan contact center baik melalui saluran telepon biasa, WhatsApp, sampai aplikasi Mobile JKN yang bisa digunakan pada smartphone baik berbasis Android maupun iOS.
"Melalui pelayanan digital tersebut, kita membantu meringankan masyarakat supaya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan tenaga untuk datang ke kantor," kata dia.
Setelah itu, kini pelayanan juga semakin praktis setelah diterapkannya inovasi yaitu cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas kepesertaan JKN KIS.
"Jadi saat datang ke tempat pelayanan kesehatan yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan, masyarakat cukup memperlihatkan KTP untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkesdalduk KB) Kota Sawahlunto dr. Ranu Vera Mardianti mengatakan pada 2023 ini sudah hampir semua masyarakat atau dalam hitungan angka yakni 99,68 persen penduduk Sawahlunto yang terdaftar menjadi peserta JKN, sehingga Kementerian Kesehatan RI memberikan apresiasi kepada Pemko Sawahlunto dengan menyerahkan 'UHC Award 2023'.
"Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD untuk JKN di Sawahlunto berjumlah 31.279 jiwa. PBI APBD ini terdiri dari Jaminan Kesehatan (Jamkes) Sumbar Sakato dan Jamkes Kota Sawahlunto. Dimana untuk Jamkes Sumbar Sakato merupakan sharing (berbagi) dana dengan APBD Provinsi Sumbar sebesar 20 persen dan 80 persen dari APBD Kota Sawahlunto, sedangkan untuk Jamkes Kota Sawahlunto dibayarkan penuh seratus persen dari APBD Sawahlunto," ujar dia menjelaskan.
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan dirinya terus mendampingi dan mengawasi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah sebagai upaya memastikan masyarakat memahami dan bisa memanfaatkan JKN KIS tersebut dengan baik dan benar.
"Kegiatan kita hari ini yaitu sosialisasi manfaat JKN KIS, merupakan kegiatan yang bernilai penting karena kita berdialog langsung menyampaikan informasi pada masyarakat sehingga tidak ada miskomunikasi/salah paham dalam menggunakan JKN KIS. Program JKN ini kan sangat bagus, jadi jangan sampai program bagus ini tidak maksimal dinikmati masyarakat karena informasi yang sampai tidak lengkap dan tidak update," katanya.
Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Solok Eva Kurnia Sari, di Sawahlunto, Rabu menyampaikan salah satu terobosan meningkatkan kemudahan masyarakat untuk mengakses JKN KIS adalah dengan menyediakan pelayanan contact center baik melalui saluran telepon biasa, WhatsApp, sampai aplikasi Mobile JKN yang bisa digunakan pada smartphone baik berbasis Android maupun iOS.
"Melalui pelayanan digital tersebut, kita membantu meringankan masyarakat supaya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan tenaga untuk datang ke kantor," kata dia.
Setelah itu, kini pelayanan juga semakin praktis setelah diterapkannya inovasi yaitu cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas kepesertaan JKN KIS.
"Jadi saat datang ke tempat pelayanan kesehatan yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan, masyarakat cukup memperlihatkan KTP untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkesdalduk KB) Kota Sawahlunto dr. Ranu Vera Mardianti mengatakan pada 2023 ini sudah hampir semua masyarakat atau dalam hitungan angka yakni 99,68 persen penduduk Sawahlunto yang terdaftar menjadi peserta JKN, sehingga Kementerian Kesehatan RI memberikan apresiasi kepada Pemko Sawahlunto dengan menyerahkan 'UHC Award 2023'.
"Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD untuk JKN di Sawahlunto berjumlah 31.279 jiwa. PBI APBD ini terdiri dari Jaminan Kesehatan (Jamkes) Sumbar Sakato dan Jamkes Kota Sawahlunto. Dimana untuk Jamkes Sumbar Sakato merupakan sharing (berbagi) dana dengan APBD Provinsi Sumbar sebesar 20 persen dan 80 persen dari APBD Kota Sawahlunto, sedangkan untuk Jamkes Kota Sawahlunto dibayarkan penuh seratus persen dari APBD Sawahlunto," ujar dia menjelaskan.
Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan dirinya terus mendampingi dan mengawasi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah sebagai upaya memastikan masyarakat memahami dan bisa memanfaatkan JKN KIS tersebut dengan baik dan benar.
"Kegiatan kita hari ini yaitu sosialisasi manfaat JKN KIS, merupakan kegiatan yang bernilai penting karena kita berdialog langsung menyampaikan informasi pada masyarakat sehingga tidak ada miskomunikasi/salah paham dalam menggunakan JKN KIS. Program JKN ini kan sangat bagus, jadi jangan sampai program bagus ini tidak maksimal dinikmati masyarakat karena informasi yang sampai tidak lengkap dan tidak update," katanya.