Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menargetkan seluruh penduduk di provinsinya dilindungi oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sehingga tidak kesulitan biaya berobat ketika sakit.
"Target utamanya semua warga jadi peserta JKN-KIS," kata dia di Padang, Minggu (21/7), usai peringatan HUT BPJS Kesehatan.
Terkait adanya daerah yang tingkat kepesertaan masih di bawah 70 persen itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah namun provinsi siap memberikan pendampingan. Kepada bupati dan wali kota ia menyampaikan siap menambah dana pendampingan untuk membiayai iuran JKN-KIS.
Ia menyebutkan sampai saat ini baru 82 persen warga Sumbar yang menjadi peserta JKN-KIS, terdiri atas satu juta orang dibiayai pemerintah pusat dan 220 ribu dari pemerintah provinsi serta kabupaten kota dan sisanya swasta dan mandiri.
Saya mengimbau dan meminta masyarakat untuk berasuransi agar kesehatan terjamin karena saat sakit biaya mahal, kata dia.
Selain itu kepada masyarakat yang bukan penerima upah ia juga menyerukan mendaftar sebagai peserta JKN-KIS karena preminya cukup murah hanya Rp25 ribu per bulan.
Bagi yang sudah terdaftar agar rutin membayar iuran jangan sampai menunggak karena bagaimanapun sifat JKN-KIS itu bergotong royong, kalau tidak membantu nanti ketika sakit juga tidak terbantu, katanya.
"Bagi warga yang iurannya menunggak karena tidak mampu silahkan datang ke Baznas bawa surat miskin maka akan dibantu," kata dia.
Akan tetapi selama ini yang terjadi ketika sudah sakit baru masyarakat datang ke Baznas untuk minta bantuan pelunasan iuran.
Ia memastikan dana zakat bisa digunakan untuk menanggulangi iuran kesehatan masyarakat miskin dan jumlahnya mencukupi.
"Sementara untuk iuran yang diterima dalam lima tahun terakhir hanya Rp3,5 triliun atau 253 persen lebih besar klaim yang dibayarkan ketimbang iuran yang dihimpun," kata Irwan Prayitno dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.
Menurutnya kendati mengalami defisit tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena wujud hadirnya negara salah satunya adalah lewat program ini.
Di tengah semua hantaman persoalan yang menerpa mulai dari defisit, regulasi yang masih belum tuntas, BPJS Kesehatan tetap dipertahankan karena ada masyarakat yang terbantu dengan program ini, ujarnya.
Kemudian ia juga mengingatkan prinsip utama dari program JKN-KIS adalah gotong royong dan mengajak semua pihak berpartisipasi.
Kalau tidak menggunakannya berarti jadi sedekah bagi saudara sebangsa yang sakit, kata dia.
Ia menyampaikan manfaat yang diterima saat sakit jauh lebih besar daripada iuran yang telah dibayar.
Apalagi untuk penyakit degeneratif tidak akan cukup iuran seumur hidup untuk membiayai, ujarnya.
Ia menemukan masyarakat yang menjalankan kemoterapi 100 persen pasien BPJS Kesehatan karena biayanya yang mahal.
Sejalan dengan itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina menyebutkan bahwa untuk satu pasien rawat inap kasus demam berdarah biayanya setara dengan 80 iuran pasien yang sehat dan kalau operasi jantung dibutuhkan iuran lebih dari 5.800 peserta sehat.
Akan tetapi BPJS Kesehatan mulai memikirkan cara agar tidak terus menerus mengalami defisit dan salah satunya adalah sudah harus berpikir mencegah penyakit ketimbang hanya mengobati saat sudah sakit, katanya.
Caranya mulai dengan pola hidup sehat karena dari Rp8,9 triliun biaya yang sudah dibayarkan lebih dari 30 persen untuk penyakit katastropik akibat pola hidup yang kurang tepat.
Terkait dengan tunggakan iuran ia menilai perlu strategi salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah dan donasi pihak swasta.
Kalau dilihat menunggak itu lebih banyak disebabkan karena tidak mampu bayar, kata dia.
Asyraf menyebutkan hingga saat ini fasilitas kesehatan di Sumbar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama 570 dan rumah sakit dan klinik utama 68.
"Target utamanya semua warga jadi peserta JKN-KIS," kata dia di Padang, Minggu (21/7), usai peringatan HUT BPJS Kesehatan.
Terkait adanya daerah yang tingkat kepesertaan masih di bawah 70 persen itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala daerah namun provinsi siap memberikan pendampingan. Kepada bupati dan wali kota ia menyampaikan siap menambah dana pendampingan untuk membiayai iuran JKN-KIS.
Ia menyebutkan sampai saat ini baru 82 persen warga Sumbar yang menjadi peserta JKN-KIS, terdiri atas satu juta orang dibiayai pemerintah pusat dan 220 ribu dari pemerintah provinsi serta kabupaten kota dan sisanya swasta dan mandiri.
Saya mengimbau dan meminta masyarakat untuk berasuransi agar kesehatan terjamin karena saat sakit biaya mahal, kata dia.
Selain itu kepada masyarakat yang bukan penerima upah ia juga menyerukan mendaftar sebagai peserta JKN-KIS karena preminya cukup murah hanya Rp25 ribu per bulan.
Bagi yang sudah terdaftar agar rutin membayar iuran jangan sampai menunggak karena bagaimanapun sifat JKN-KIS itu bergotong royong, kalau tidak membantu nanti ketika sakit juga tidak terbantu, katanya.
"Bagi warga yang iurannya menunggak karena tidak mampu silahkan datang ke Baznas bawa surat miskin maka akan dibantu," kata dia.
Akan tetapi selama ini yang terjadi ketika sudah sakit baru masyarakat datang ke Baznas untuk minta bantuan pelunasan iuran.
Ia memastikan dana zakat bisa digunakan untuk menanggulangi iuran kesehatan masyarakat miskin dan jumlahnya mencukupi.
"Sementara untuk iuran yang diterima dalam lima tahun terakhir hanya Rp3,5 triliun atau 253 persen lebih besar klaim yang dibayarkan ketimbang iuran yang dihimpun," kata Irwan Prayitno dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.
Menurutnya kendati mengalami defisit tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena wujud hadirnya negara salah satunya adalah lewat program ini.
Di tengah semua hantaman persoalan yang menerpa mulai dari defisit, regulasi yang masih belum tuntas, BPJS Kesehatan tetap dipertahankan karena ada masyarakat yang terbantu dengan program ini, ujarnya.
Kemudian ia juga mengingatkan prinsip utama dari program JKN-KIS adalah gotong royong dan mengajak semua pihak berpartisipasi.
Kalau tidak menggunakannya berarti jadi sedekah bagi saudara sebangsa yang sakit, kata dia.
Ia menyampaikan manfaat yang diterima saat sakit jauh lebih besar daripada iuran yang telah dibayar.
Apalagi untuk penyakit degeneratif tidak akan cukup iuran seumur hidup untuk membiayai, ujarnya.
Ia menemukan masyarakat yang menjalankan kemoterapi 100 persen pasien BPJS Kesehatan karena biayanya yang mahal.
Sejalan dengan itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Asyraf Mursalina menyebutkan bahwa untuk satu pasien rawat inap kasus demam berdarah biayanya setara dengan 80 iuran pasien yang sehat dan kalau operasi jantung dibutuhkan iuran lebih dari 5.800 peserta sehat.
Akan tetapi BPJS Kesehatan mulai memikirkan cara agar tidak terus menerus mengalami defisit dan salah satunya adalah sudah harus berpikir mencegah penyakit ketimbang hanya mengobati saat sudah sakit, katanya.
Caranya mulai dengan pola hidup sehat karena dari Rp8,9 triliun biaya yang sudah dibayarkan lebih dari 30 persen untuk penyakit katastropik akibat pola hidup yang kurang tepat.
Terkait dengan tunggakan iuran ia menilai perlu strategi salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah dan donasi pihak swasta.
Kalau dilihat menunggak itu lebih banyak disebabkan karena tidak mampu bayar, kata dia.
Asyraf menyebutkan hingga saat ini fasilitas kesehatan di Sumbar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama 570 dan rumah sakit dan klinik utama 68.