Pasar Koto Baru Tanah Datar segera dibangun dengan anggaran Rp13,6 miliar
Rabu, 24 Oktober 2018 16:36 WIB
Ratusan kendaraan terjebak macet saat melintas Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Senin (1/1). (ANTARA SUMBAR/Muhammad Fitrah/18)
Batusangkar, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menganggarkan dana sebesar Rp13,6 miliar guna pembangunan fisik Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tanah Datar, Marwan di Batusangkar, Rabu, mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar.
"Sementara itu untuk ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan dianggarkan dari APBD Tanah Datar," katanya.
Ia menyebutkan, pembangunan ulang Pasar Koto baru merupakan upaya untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut setiap hari pasar, sebab daerah itu berada di Jalan Lintas Sumatera.
Untuk itu menurut dia pihak pemprov dan pemkab setempat telah menfokuskan untuk penyediaan anggaran, baik untuk pengerjaan fisik pasar maupun pembebasan lahan.
"Proses pengerjaan akan dimulai pada tahun ini dan direncanakan selesai pada tahun 2019," ujarnya.
Selain itu untuk persoalan pengurusan Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disediakan oleh Pemkab Tanah Datar, termasuk untuk menurunkan tim KJPP untuk menilai harga tanah masyarakat yang akan diganti.
Ia menambahkan, saat ini sudah dipetakan tanah seluas lebih kurang 3.000 meter yang di dalamnya termasuk untuk pembuatan jalan dan bangunan.
Sebelumnya Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi mengatakan untuk mengatasi kemacetan pihaknya sudah memiliki tiga opsi, yakni penanganan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Penanganan jangka pendek menurutnya adalah pengaturan lalu lintas, untuk penanganan jangka menengah adalah memindahkan areal parkir ke bagian belakang pasar agar tidak ada lagi aktifitas jual beli di pinggir jalan. Sementara untuk jangka panjang baru persiapan untuk pembangunan jalur alternatif. (*)
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Tanah Datar, Marwan di Batusangkar, Rabu, mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar.
"Sementara itu untuk ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan dianggarkan dari APBD Tanah Datar," katanya.
Ia menyebutkan, pembangunan ulang Pasar Koto baru merupakan upaya untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut setiap hari pasar, sebab daerah itu berada di Jalan Lintas Sumatera.
Untuk itu menurut dia pihak pemprov dan pemkab setempat telah menfokuskan untuk penyediaan anggaran, baik untuk pengerjaan fisik pasar maupun pembebasan lahan.
"Proses pengerjaan akan dimulai pada tahun ini dan direncanakan selesai pada tahun 2019," ujarnya.
Selain itu untuk persoalan pengurusan Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disediakan oleh Pemkab Tanah Datar, termasuk untuk menurunkan tim KJPP untuk menilai harga tanah masyarakat yang akan diganti.
Ia menambahkan, saat ini sudah dipetakan tanah seluas lebih kurang 3.000 meter yang di dalamnya termasuk untuk pembuatan jalan dan bangunan.
Sebelumnya Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi mengatakan untuk mengatasi kemacetan pihaknya sudah memiliki tiga opsi, yakni penanganan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Penanganan jangka pendek menurutnya adalah pengaturan lalu lintas, untuk penanganan jangka menengah adalah memindahkan areal parkir ke bagian belakang pasar agar tidak ada lagi aktifitas jual beli di pinggir jalan. Sementara untuk jangka panjang baru persiapan untuk pembangunan jalur alternatif. (*)
Pewarta : Syahrul Rahmat
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Legislator nilai perlu tambahan anggaran pemulihan hutan pascabencana Sumatera
21 May 2026 12:26 WIB
Kantor Pertanahan Pasaman zoom meeting bantuan teknis penambahan anggaran dan kegiatan
06 May 2026 16:07 WIB
Wako Pariaman usulkan anggaran pertanian Rp23,9 miliar dalam Rakornas Mitigasi Kekeringan
21 April 2026 17:57 WIB
Pemerintah pusat kembalikan Rp371,85 miliar anggaran TKD untuk Pemkot Padang pada 2026
14 April 2026 18:47 WIB