Wako Pariaman usulkan anggaran pertanian Rp23,9 miliar dalam Rakornas Mitigasi Kekeringan

Pariaman (ANTARA) - Wali Kota (Wako) Pariaman, Sumatera Barat Yota Balad mengusulkan program prioritas pembangunan sektor pertanian dengan total anggaran mencapai Rp23,9 miliar kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI guna memperkuat sarana prasarana air dan irigasi di daerah tersebut.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Yota Balad saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian yang diselenggarakan Kementan di Auditorium Gedung F, Jakarta, Senin (20/4).

Usulan tersebut, kata dia meliputi bantuan benih, irigasi, alsintan, dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.

"Kementerian Pertanian sangat mengakomodir kepentingan daerah, khususnya daerah pangan. Bapak Menteri 'men-support' (mendukung) seratus persen, bahkan kita diminta memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan mengajukan usulan tambahan jika diperlukan," kata Yota Balad.

Dalam Rakornas tersebut, Pemerintah Kota Pariaman mendorong penguatan sektor pertanian melalui bantuan benih, alat mesin pertanian (alsintan), hingga hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Yota juga meminta dukungan pusat untuk memfasilitasi pembukaan lahan sawah baru.

Ia merinci bahwa pihaknya mengajukan permohonan cetak sawah baru seluas 500 hektare serta pengadaan pompanisasi untuk mengoptimalkan saluran irigasi yang debit airnya masih kecil pada lahan-lahan petani di Kota Pariaman.

"Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dan perluasan lahan produktif guna mengantisipasi dampak kekeringan di masa mendatang," katanya.

Selain fokus pada produksi, Wali Kota juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Kota Pariaman agar mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah krusial untuk menjaga grafik pertumbuhan pertanian nasional yang saat ini menunjukkan performa luar biasa.

Rakornas mitigasi kekeringan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sektor pertanian nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kebijakan konkret untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta menjawab tantangan ketahanan pangan ke depan.