Padang, (Antara Sumbar) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat menyatakan akan mengusung kembali Wali Kota Padang, Mahyeldi pada pilkada setempat yang akan dilaksanakan pada 2018.
"Insya Allah, ustadz Mahyeldi akan kembali kita ajukan untuk mendapat kepercayaan masyarakat dipemilihan serentak 2018," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumbar, Irsyad Safar di Padang, Minggu dalam rangkaian milad partai ke-19.
Ia menambahkan saat ini ada empat kader PKS yang menduduki kursi eksekutif di Sumbar yaitu Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, Wakil Bupati Agam ,Trinda Farhan dan Wali Kota Padang, Mahyeldi.
"Ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada PKS yang menumpangkan harapan pada kader yang duduk di eksekutif dan legislatif," ujarnya.
Ia mengatakan untuk menjawab kepercayaan rakyat Sumatera Barat PKS mengusung slogan Berkhidmat untuk Rakyat.
"Kami telah berkomitmen, untuk menjadikan setiap kantor partai mulai dari kecamatan dan kabupaten serta kota, sebagai tempat berkhidmat untuk rakyat," sebutnya.
Sementara Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan sejak dilantik pada 13 Mei 2014 ia mengakui semua program kerja yang dilaksanakan bisa sukses atas dukungan seluruh warga Padang
Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung program yang dilaksanakan Pemko, tambahnya.
Ia menceritakan sewaktu menjabat Wakil Wali Kota Padang saat hendak membangun kembali Pasar Inpres I, baru dipagar saja sudah ribut.
"Namun Alhamdulillah saat ini ketika membangun pasar inpres II dan III tidak ada konflik yang terjadi," katanya.
Kemudian saat memindahkan pedagang di Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Bandar Buat juga dapat terlaksana atas dukungan semua masyarakat.
Selain itu, ia menceritakan bagaimana memindahkan ribuan pedagang yang ada di Pantai Padang tanpa ada pertumpahan darah.
Termasuk pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Bypass jalur dua yang ditargetkan pada Mei 2017 akan selesai, semua terlaksana atas dukungan masyarakat, lanjutnya.
Mahyeldi juga melarang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjawab kritik tentang pembangunan yang tayang di media massa.
Kalau ada yang mengkritik tidak perlu dijawab cukup ditanggapi dengan kerja saja, katanya.
Ia menargetkan hingga 2018 ada 500 kilometer betonisasi jalan kompleks dan membedah 5.000 rumah tidak layak. (*)