Padang, (Antara Sumbar) - Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar), Drs Edi Indrizal menilai partai politik perlu terus membina dan mengevaluasi tiap anggota dewan di provinsi itu untuk berbenah maju dan tidak lagi terjadi pelanggaran etika.

         Hal tersebut disampaikan terkait terjadinya tindak asusila oleh Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung serta perselisihan antar anggota dewan di DPRD Kota Padang Panjang yang berujung pemukulan saat paripurna beberapa waktu lalu.

         "Hendaknya elit politik yang telah jadi anggota legislatif tidak dilepas begitu saja oleh parpol, namun dievaluasi sehingga kejadian memalukan tidak berulang," kata dia di Padang, Senin.

         Ia menilai terkait tindak asusila yang dilakukan Ketua DPRD Sijunjung sangat miris karena terindikasi pelanggaran berat etika pejabat publik dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) harusnya bisa memecat yang bersangkutan.

         Kemudian, jelasnya, secara pidana tindakan itu bisa disidik lebih lanjut dalam kasus dugaan perbuatan zina.

         Begitu pula secara sosiologis sangat tidak sesuai dengan adat dan falsafah budaya orang Minang yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK).

         Menurutnya, masyarakat termasuk media massa hendaknya terus berpartisipasi mengawal proses penanganan pelanggaran etik di DPRD maupun penegak hukum oleh Kepolisian hingga pengadilan.

         Sementara untuk kasus pemukulan anggota dewan oleh sesamanya di DPRD Kota Padang Panjang, ujarnya, dinilai sangat memalukan dan tidak pantas dilakukan legislator yang sering disebut terhormat.

         Ia menjelaskan hal tersebut sebenarnya mampu membuka mata dan kesadaran masyarakat setempat untuk lebih selektif dalam pemilu serta menjadi poin untuk mendesak parpol berbenah dalam melakukan kaderisasi serta perekrutan elit.

         Apalagi, katanya, selama ini urusan seleksi elit dilakukan parpol secara mendadak saja di waktu akhir menjelang penutupan pendaftaran yang menyebabkan kemungkinan faktor kedekatan dan politik uang sebagai penetu utama lebih besar.

         "Harusnya kaderisasi dan proses perekrutan dilakukan lebih terencana dan melewati proses pembinaan lebih panjang antara waktu pascapemilu hingga prapemilu," katanya.

         Hal itu termasuk pengkaderan melalui pembangunan karakter serta pendidikan dan pelatihan yang rutin sehingga mekanisme kompetensi dan kompetisi lebih adil.

         "Terkait pula dengan transparansi dan akuntabilitas internal parpol agar setiap kader tau visi, misi dan fungsi parpol," ujarnya.

         Ia menegaskan masyarakat bahkan pemilih pemula membutuhkan bukti nyata parpol dan elit politik berbenah karena tanpa ada perubahan internal, tentu pemilih pemula semakin apatis terhadap politik.

         "Apalagi dengan sejumlah kasus yang masih terjadi akhir-akhir ini, perbaikan internal parpol menjadi tantangan terbesar parpol saat ini," tambahnya.

         Sebelumnya Ketua DPRD Sijunjung MR ditangkap warga setempat karena diduga berbuat tindak asusila dengan seorang wanita yang bukan istrinya pada Jumat (18/11) di rumah dinas pemerintah daerah.

         Warga setempat Ujang menjelaskan penangkapan dilakukan warga dengan cara mengepung rumah tersebut pada Jumat (18/11) malam.

         Sementara dua hari berikutnya, pada Minggu (20/11), dua anggota DPRD Kota Padang Panjang terlibat duel saling pukul saat sidang paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017 berlangsung di gedung DPRD setempat.

         Pada saat itu anggota DPRD setempat Hendra Saputra menerima pukulan dari Mahdelmi Dt Barbanso sehingga bagian wajah yang bersangkutan mengalami luka lebam.

         Kejadian yang terjadi begitu cepat itu bahkan disaksikan langsung Wakil Wali Kota Padang Panjang Mawadi yang duduk di jajaran depan bersama Wakil Ketua DPRD Yulius Kaisar dan Erizal. (*)