Jakarta, (Antara Sumbar) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta kerja sama operasi militer darat antara Indonesia dan Filipina, dibuatkan prosedur standar operasi (SOP), jika benar-benar disetujui pemerintah kedua negara.


        Penyataan tersebut diungkapkan Panglima TNI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, menyusul pembahasan operasi militer bersama antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia dalam pertemuan antarmenteri pertahanan di Bali, sehari sebelumnya.


        "Apa yang disampaikan di Bali adalah hal positif, tetapi untuk operasinalnya harus ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP antara saya selaku Panglima TNI dengan panglima angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia," tuturnya.


        SOP kerja sama operasi darat antara Indonesia dan Filipina, yang ditujukan untuk mempercepat upaya penyelamatan 10 WNI yang menjadi sandera kelompok separatis Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu, Filipina, juga perlu disahkan oleh pemerintah kedua negara.


        Terkait kabar yang menyebutkan ada sandera WNI menderita sakit keras, Panglima mengaku tidak bisa mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.


        "Saya tidak bisa mengatakan karena tidak ada buktinya. Yang jelas mereka semua sekarang dalam kondisi selamat meskipun (posisinya) terpisah-pisah," ungkapnya.


        Ia menegaskan bahwa pemerintah Filipina bekerjasama dengan pimpinan kelompok Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari, terus berupaya menyelamatkan sandera WNI.


        Misuari yang pada dasawarsa 90-an aktif menggelar perlawanan bersenjata kepada Istana Malacanang agar pemerintahan Ferdinand Marcos pada saat itu mau memberi perhatian lebih kepada minoritas muslim di Filipina selatan, dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap kelompok Abu Sayyaf.


        Bahkan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menyambangi markas MNLF di Jolo, Kepulauan Sulu, untuk bertemu langsung dan mengatur strategi dengan Misuari.


        "Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang bersama MILF mendesak dan mengepung tempat penyanderaan agar (sandera) bisa dibebaskan. Pemerintah Indonesia juga berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan sandera tanpa pembayaran karena dengan membayar berarti harga diri kita dijual," tutur Panglima.  (*)